Pematangsiantar, MISTAR.ID - Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seiring tingginya pemanfaatan layanan dan biaya yang dibutuhkan. Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penguatan layanan jantung mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga rumah sakit.

Penguatan dilakukan melalui pendekatan Value-Based Health Care yang menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.

"Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit," terang Prihati.

Hal itu disampaikannya dalam workshop media bertema "Kupas Tuntas Layanan Jantung dalam Program JKN: Dari Akses Pelayanan Berkualitas hingga Layanan Jantung Canggih bagi Peserta" di Jakarta, yang diikuti secara daring oleh sejumlah wartawan di Tanah Air, termasuk Mistar, Rabu (16/9/2026).

Menurut Prihati, penguatan layanan jantung mencakup upaya promotif dan preventif, peningkatan mutu layanan, serta pengendalian biaya agar peserta JKN memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis.

Dalam pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.

"Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization," tambah Prihati.

BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menuju indikator outcome.

"Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome," kata Prihati.

Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso mengatakan, pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan, serta kualitas layanan juga menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan.

"Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi mengatakan, pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira cukup tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, rumah sakit tersebut telah melayani 975 pasien cathlab yang seluruhnya merupakan peserta JKN.

Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara konsisten. Pelayanan yang diberikan tidak hanya harus cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit berbiaya tinggi yang dijamin Program JKN. Menurutnya, diperlukan upaya promotif dan preventif untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, termasuk melalui penerapan pola hidup sehat.

"Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat," ucap Timbul.

Timbul juga menilai Program JKN perlu terus didorong meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pendekatan Value-Based Health Care berbasis outcome. Menurutnya, kesehatan merupakan modal utama untuk membangun bangsa. (yetty)