Jakarta, MISTAR.ID - Akses masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meluas. Namun, bertambahnya jumlah peserta dan pemanfaatan layanan kesehatan dinilai perlu diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes).

Terhitung mulai tanggal 1 September 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk, atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perluasan kepesertaan tidak boleh berhenti pada memastikan masyarakat terdaftar. Peserta juga harus mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu ketika membutuhkan pengobatan.

"Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial," ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan 2026, Selasa (15/9/2026).

Puluhan ribu fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS

Menurut Pujo, meningkatnya pemanfaatan layanan menjadi salah satu tanda semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kondisi tersebut juga didukung oleh bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Hingga 1 September 2026, tercatat terdapat 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, terdapat 7.180 sarana penunjang dalam ekosistem layanan JKN.

Besarnya cakupan tersebut, menurut Pujo, perlu dibarengi dengan pelayanan yang sesuai kebutuhan medis peserta dan memberikan hasil kesehatan yang optimal.

Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan juga telah mengeluarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun kepada fasilitas kesehatan untuk pembayaran pelayanan sepanjang 2014 hingga 2025.

"Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik," jelas Pujo.

Faskes berprestasi mendapat apresiasi

Untuk mendorong peningkatan mutu, BPJS Kesehatan memberikan Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang dinilai menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

Pujo berharap fasilitas kesehatan penerima penghargaan dapat menjadi contoh bagi faskes lainnya. Selain menjadi role model, para penerima apresiasi diharapkan dapat berbagi pengetahuan dan praktik baik terkait mutu, inovasi, serta akuntabilitas pelayanan JKN.

Penguatan layanan juga dilakukan dari sisi pengalaman peserta. BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru BPJS SATU (BPJS Siap Membantu) untuk memperkuat fungsi informasi dan pendampingan peserta selama mengakses layanan kesehatan.

BPJS perkuat koordinasi dengan asuransi tambahan

Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Melalui mekanisme tersebut, peserta JKN yang memiliki asuransi kesehatan tambahan dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan dengan koordinasi pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi.

KAPJ juga mencakup koordinasi kepesertaan, sistem tagihan satu pintu, serta pembagian selisih biaya pelayanan antara BPJS Kesehatan dan AKT.

"Peluncuran wajah baru BPJS SATU serta penandatanganan kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semakin memperkuat pengalaman peserta serta membangun koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kualitas," kata Pujo.

Dewan Pengawas dorong layanan yang aman dan berkeadilan

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menilai perluasan akses JKN harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program.

Menurutnya, fasilitas kesehatan memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan peserta. Karena itu, pelayanan perlu mudah diakses, berkualitas, aman, cepat, serta berkeadilan.

Dewan Pengawas juga terus mendorong tata kelola JKN yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal kualitas layanan, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, dan perlindungan hak peserta.

Pemerintah tekankan pentingnya kekuatan faskes

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengatakan JKN merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan Indonesia.

Karena itu, setiap peserta perlu mendapatkan pelayanan yang bermutu, aman, efisien, dan sesuai kebutuhan.

"Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak," ujar Maria.

Ia menambahkan, penguatan layanan primer menjadi salah satu hal yang perlu terus dilakukan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan obat serta bahan medis, hingga pemeriksaan penunjang, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan pemerintah berkomitmen memperkuat JKN agar mampu memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurut Cak Imin, keberlangsungan JKN membutuhkan kontribusi seluruh ekosistem. Pemerintah berperan melalui kebijakan, regulasi, dan pembiayaan. Peserta perlu menjaga kepesertaan tetap aktif dan memenuhi kewajibannya, sedangkan fasilitas kesehatan harus memastikan pelayanan diberikan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit," tegas Cak Imin.

Daftar penerima penghargaan JKN 2026

Dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan 2026, sejumlah fasilitas kesehatan juga menerima penghargaan atas komitmen mereka dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

Kategori Puskesmas:

1. Juara 1: Puskesmas Umbulsari, Kabupaten Jember
2. Juara 2: UPT Puskesmas Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Juara 3: Puskesmas Palakka, Kabupaten Barru

Kategori Tempat Praktik Mandiri Dokter:

1. Juara 1: Dr. Efri Yeni, Kabupaten Padang Pariaman
2. Juara 2: dr. Fitrijah, Kabupaten Jombang
3. Juara 3: Dr. Sintje Tjengnis, Kota Ambon

Kategori Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi:

1. Juara 1: Drg. Fitri Eka Rahmafuri, Kabupaten Jember
2. Juara 2: Drg. Hj. Aminah, MM, Kabupaten Solok Selatan
3. Juara 3: Drg. Asrofi, Kabupaten Temanggung

Kategori Klinik Pratama:

1. Juara 1: Klinik Pratama Ganesha Bali, Kabupaten Buleleng
2. Juara 2: Klinik Dua Putri Jaya, Kabupaten Lampung Selatan
3. Juara 3: Klinik Pratama Bunda Patimah, Kota Medan

Kategori Rumah Sakit Kelas A:

1. Juara 1: RSUD Dr. Soetomo, Kota Surabaya
2. Juara 2: Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat
3. Juara 3: RSUP Prof. Dr. I G.N.G. Ngoerah, Kota Denpasar

Kategori Rumah Sakit Kelas B:

1. Juara 1: RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan
2. Juara 2: RS Mitra Plumbon Cirebon, Kabupaten Cirebon
3. Juara 3: RSUD Brigjend. H. Hasan Basry, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kategori Rumah Sakit Kelas C:

1. Juara 1: RS Mawaddah Medika, Kabupaten Mojokerto
2. Juara 2: RSUD R.A.A. Tjokronegoro, Kabupaten Purworejo
3. Juara 3: RS Yos Sudarso, Kota Padang

Kategori Rumah Sakit Kelas D:

1. Juara 1: RS Hasyim Asy'ari, Kabupaten Jombang
2. Juara 2: RS Santa Elisabeth, Kabupaten Bantul
3. Juara 3: RSU Sakinah Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe

Kategori Rumah Sakit Khusus:

1. Juara 1: RSIA Putri, Kota Surabaya
2. Juara 2: RSJ Prof. HB Sa'anin Padang, Kota Padang
3. Juara 3: RS Khusus Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin, Kota Makassar

Kategori Klinik Utama:

1. Juara 1: Klinik Utama Citra Mulia
2. Juara 2: Klinik Utama Cahaya Imani
3. Juara 3: Klinik Utama Cahaya Husada

Selain penghargaan utama tersebut, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan khusus kepada RS Kelas D Pratama Samuda, RSUD Hj. Puang Sabbe, RS Pratama Tolinggula Melayani, RS Kapal Dr. Lie Dharmawan II, Puskesmas Ilwayab, dan RS Kapal Ksatria Airlangga.

Penghargaan juga diberikan kepada fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dalam Lomba Konten Edukasi JKN 2026, dengan penerima berasal dari kategori puskesmas, tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi, klinik pratama, FKRTL pemerintah, dan FKRTL swasta.

Dengan semakin luasnya kepesertaan JKN, tantangan berikutnya bukan sekadar menyediakan akses, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang benar-benar berkualitas. Kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, peserta, dan penyelenggara asuransi tambahan menjadi bagian penting untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang berkelanjutan.