Dugaan Keracunan MBG di MTsN 2 Kisaran, DPRD Asahan Desak Evaluasi Seluruh SPPG

Wakil Ketua DPRD Asahan, Rosmansyah. (foto: dok Rosmansyah)
Asahan, MISTAR.ID - Wakil Ketua DPRD Asahan, Rosmansyah, meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Asahan, menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa MTs Negeri 2 Kisaran.
Puluhan siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi MBG saat jam makan siang.
"Kita semua tentu menyayangkan kejadian ini. Harusnya untuk urusan pangan buat anak-anak tidak boleh main-main, harus dengan standar tinggi," kata Rosmansyah kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu meminta Satgas MBG Kabupaten Asahan bersama Dinas Kesehatan, SPPG, sekolah, puskesmas, dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh.
Evaluasi tersebut meliputi kualitas bahan baku, sumber air, penyimpanan, kebersihan dapur dan peralatan memasak, hingga mekanisme distribusi makanan ke sekolah.
"Tentu evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah," ujarnya.
Menurut Rosmansyah, yang terpenting adalah mengetahui titik-titik yang perlu diperbaiki, mulai dari bahan masuk ke dapur hingga makanan diterima anak-anak dengan standar pengawasan yang jelas.
Ia juga mendorong Satgas MBG melakukan evaluasi preventif terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Asahan.
Terhadap siswa yang mengalami gangguan kesehatan, Rosmansyah meminta RSUD Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran dan fasilitas kesehatan terkait memberikan penanganan maksimal.
"Keselamatan dan pemulihan anak-anak harus menjadi prioritas. Saya berharap seluruh siswa yang terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya sampai kondisi mereka benar-benar pulih," katanya.
Menurut Rosmansyah, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama tanpa saling menyalahkan. Satgas MBG, SPPG, Dinas Kesehatan, sekolah, serta fasilitas kesehatan diminta memperkuat koordinasi dan sistem pengawasan dari hulu hingga hilir.
"Kita ingin program ini jangan menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak kita. Karenanya, satgas BGN dan pemerintah daerah harus serius menanganinya," ujarnya. (*)








































