Pematangsiantar, MISTAR.ID (16/9/2026) — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah “nama ajaib” dalam rotasi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nama-nama tersebut disebut masuk dalam daftar perombakan tanpa mengikuti proses assessment dan talent management.

Temuan itu membuat Bimo Wijayanto bersama pejabat terkait meminta agar sebagian penempatan ditunda dan dibatalkan karena terdapat nama yang dinilai tidak melalui proses assessment dan talent management.

Bimo menyampaikan hal tersebut di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Ada “Nama Ajaib” dalam Rotasi Pejabat Pajak

Bimo mengatakan, persoalan bukan terletak pada seluruh proses rotasi. Menurut dia, sebagian besar penataan pejabat tetap dapat berjalan, tetapi ada sejumlah nama yang tidak melewati mekanisme seleksi sebagaimana mestinya.

“Ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management,” ujar Bimo.

Ia menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan bagi pegawai lain yang telah menjalani berbagai tahapan sebelum mendapatkan penempatan.

“Karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” katanya.

Bimo tidak mengungkap siapa saja pejabat yang dimaksud.

Sebagian Rotasi Dikembalikan ke Posisi Awal

Bimo memastikan evaluasi tersebut tidak berarti seluruh hasil rotasi dibatalkan.

Pejabat yang memenuhi persyaratan tetap menjalankan penempatan. Sebaliknya, pejabat yang dinilai tidak memenuhi ketentuan akan dibatalkan pengangkatannya dan dikembalikan ke posisi sebelumnya.

“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap,” ujar Bimo.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Evaluasi itu dimaksudkan untuk memastikan penataan pegawai tetap mengikuti proses assessment, ujian, dan talent management yang berlaku.

Rotasi Era Purbaya Jadi Sorotan

Perombakan pejabat yang kini dievaluasi dilakukan ketika Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan. Penataan tersebut mencakup ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu, termasuk DJP dan DJBC.

Purbaya sebelumnya mengaitkan perombakan pejabat tersebut dengan persoalan yang kemudian turut menjadi sorotan setelah dirinya dicopot dari jabatan Menteri Keuangan.

Namun, hubungan sebab-akibat tersebut merupakan pernyataan Purbaya dan masih menjadi bagian dari dinamika politik serta birokrasi di Kemenkeu.

Di tengah pergantian kepemimpinan Kemenkeu, Suahasil Nazara kini menghadapi proses evaluasi terhadap sejumlah keputusan penataan pejabat sebelumnya.

Ujian Tata Kelola di Era Bimo Wijayanto

Polemik ini tidak hanya menyangkut perpindahan pejabat, tetapi juga mekanisme pengelolaan talenta di tubuh DJP.

Pernyataan Bimo menegaskan bahwa assessment, ujian, dan talent management menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam penempatan pejabat. Karena itu, masuknya nama yang disebut tidak mengikuti proses tersebut menjadi alasan untuk mengevaluasi kembali sebagian hasil rotasi.

Langkah ini sekaligus menempatkan tata kelola sumber daya manusia sebagai salah satu isu penting di tubuh DJP setelah pergantian kepemimpinan Kemenkeu.

Siapa Bimo Wijayanto?

Bimo Wijayanto merupakan pejabat karier yang memiliki pengalaman di DJP sekaligus sejumlah institusi pemerintahan.

Berdasarkan profil resmi DJP, Bimo meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada 2000. Ia kemudian memperoleh gelar MBA dari University of Queensland pada 2005 dan Ph.D. bidang Ekonomi dari University of Canberra pada 2015.

Ia memulai karier sebagai pegawai DJP pada 2002. Bimo kemudian pernah menjadi Analis Senior di Center for Tax Analysis DJP dan Kepala Seksi Dampak Kebijakan Makro Ekonomi.

Kariernya berlanjut di Kantor Staf Presiden pada 2016–2020. Setelah itu, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga 2024.

Sebelum kembali memimpin DJP, Bimo menjabat Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada 23 Mei 2025, Bimo resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Pajak.

Bimo Kini Dihadapkan pada Penataan Internal DJP

Evaluasi rotasi pejabat menjadi salah satu isu penting yang dihadapi Bimo setelah pergantian Menteri Keuangan.

Di satu sisi, penataan organisasi tetap berjalan. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan setiap pengisian jabatan mengikuti mekanisme yang berlaku.

Untuk saat ini, Bimo memastikan tidak seluruh rotasi era Purbaya dibatalkan. Hanya nama-nama yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang akan dievaluasi dan, jika diperlukan, dikembalikan ke posisi semula.

Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana penataan pejabat DJP berjalan di bawah kepemimpinan Bimo Wijayanto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

(reuters/liputan6/dirjenpajak/kemenkeu/investortrust/*/hm27)