Pematangsiantar, MISTAR.ID (16/9/2026) — Ikan nila dagu hitam (blackchin tilapia) membuat Thailand menghadapi persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar ikan invasif. Penyebarannya mengganggu perikanan dan budidaya, sementara pemerintah kini mendapat tekanan hukum untuk mengendalikan populasinya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pusat Thailand pada 8 September 2026 memerintahkan Departemen Perikanan dan lembaga terkait melanjutkan langkah pengendalian, pencegahan, serta pemberantasan penyebaran ikan tersebut.

Pengadilan juga memerintahkan proses penetapan wilayah terdampak di Provinsi Samut Songkhram sebagai kawasan bencana agar masyarakat yang terkena dampak dapat memperoleh bantuan. Putusan itu belum berkekuatan hukum tetap dan masih dapat diajukan banding.

Ikan Nila Dagu Hitam Jadi Masalah Ekonomi

Kasus ini bermula dari penyebaran blackchin tilapia di perairan Thailand. Ikan yang berasal dari Afrika Barat tersebut pertama kali dilaporkan menyebar di Samut Songkhram sekitar 2011–2012.

Dalam perkembangannya, ikan ini meluas ke berbagai wilayah dan mengancam ikan asli serta biota yang menjadi bagian dari aktivitas perikanan masyarakat.

Dampaknya paling terasa bagi nelayan dan pembudidaya. Di sejumlah kawasan, ikan nila dagu hitam dilaporkan memangsa udang dan kepiting serta bersaing dengan spesies lokal mendapatkan makanan dan habitat.

Karena itu, persoalan ini tidak lagi hanya menyangkut ekosistem. Hasil tangkapan dan usaha budidaya masyarakat ikut terdampak.

Mengapa Ikan Nila Ini Sulit Dibasmi?

Salah satu tantangan terbesar adalah kemampuan ikan nila dagu hitam beradaptasi dan berkembang biak di lingkungan baru.

Penelitian terbaru menemukan bahwa populasi Sarotherodon melanotheron di Thailand memiliki keragaman genetik tinggi. Studi tersebut juga menunjukkan adanya indikasi introduksi dari beberapa sumber geografis serta perpindahan ikan oleh manusia ke sejumlah wilayah Thailand.

Temuan itu penting karena menunjukkan bahwa penyebaran ikan invasif tidak selalu berasal dari satu titik. Setelah berada di alam, perpindahan ikan ke perairan lain dapat memperluas wilayah invasi.

Pemerintah Thailand pun telah melakukan berbagai upaya penangkapan dan pengendalian. Lebih dari 10 juta kilogram ikan ini disebut telah dikeluarkan dari kolam dan perairan alami, tetapi populasinya masih menjadi masalah di sejumlah daerah.

Pengadilan Thailand Turun Tangan

Tekanan terhadap pemerintah meningkat setelah puluhan warga dari wilayah terdampak menggugat sejumlah lembaga negara.

Dalam putusannya, pengadilan menyatakan Departemen Perikanan lalai menjalankan kewajiban pengawasan terkait spesies asing tersebut. Otoritas diperintahkan menjalankan rencana penanganan 2024–2027 dan mengambil langkah tambahan yang diperlukan.

Namun, pengadilan tidak serta-merta menyatakan pihak swasta tertentu bertanggung jawab atas munculnya wabah ikan tersebut.

Perusahaan Charoen Pokphand Foods (CPF), yang pernah mengimpor 2.000 ekor ikan nila dagu hitam dari Ghana untuk penelitian pada 2010, membantah bertanggung jawab atas penyebarannya. CPF menyatakan ikan tersebut telah dimusnahkan setelah proyek penelitian berakhir.

Penelitian genetika yang terbit pada 2026 juga menemukan indikasi bahwa ikan nila dagu hitam di Thailand berasal dari beberapa introduksi, sehingga asal-usul penyebarannya masih menjadi persoalan yang kompleks.

Apakah Indonesia Perlu Waspada?

Kasus Thailand belum berarti Indonesia menghadapi invasi ikan nila dagu hitam dengan skala serupa.

Namun, pengalaman Thailand menunjukkan risiko yang dapat muncul ketika spesies asing sudah terlanjur menyebar luas: pengendalian menjadi lebih mahal, dampak terhadap ekosistem sulit dipulihkan, dan persoalannya dapat merembet ke sektor perikanan serta ekonomi masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan sektor perikanan dan budidaya yang besar tentu memiliki kepentingan untuk mencegah masuk dan menyebarnya spesies asing yang berpotensi invasif.

Pelajaran utama dari Thailand adalah pencegahan dan deteksi dini jauh lebih penting sebelum populasi ikan invasif berkembang di alam.

Sebab, ketika ikan sudah menyebar dari satu perairan ke banyak wilayah, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana menangkap ikan.

Yang dipertaruhkan adalah ekosistem, hasil tangkapan nelayan, usaha budidaya, hingga biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikannya.

(nationthailand/theguardian/bangkokpost/mediaoutreach/*/hm27)