Medan, MISTAR.ID (16/9/2026) - Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menyoroti kelangkaan beras premium di sejumlah ritel modern di Kota Medan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya karena petani saat ini tengah memasuki masa panen raya.

Menurut Gunawan, situasi kelangkaan tersebut hanya terjadi di sektor pasar modern. Berdasarkan hasil pantauannya, beras premium masih mudah ditemukan di pasar tradisional, meski harganya berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Ia menduga kelangkaan beras premium di ritel modern berkaitan dengan aturan pemerintah mengenai penetapan HET yang cukup ketat. Ritel modern wajib mematuhi HET, sementara kondisi di tingkat produsen atau kilang tertekan oleh lonjakan biaya produksi.

"Sebelumnya, pemerintah menetapkan HPP gabah di Rp6.500 per kilogram (kg). Tapi saat ini justru Rp7.300 per kg atau kalau dikonversi ke beras dengan rasio 50 persen, maka harga dasar beras mencapai Rp14.600 per kg," katanya, Rabu (16/9/2026).

Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan harga mentah yang belum memperhitungkan berbagai biaya lainnya. Jika ditambah biaya kemasan plastik, upah tenaga kerja, ongkos transportasi dan logistik, kenaikan harga BBM nonsubsidi, serta margin keuntungan pada setiap rantai pasok, harga jual beras premium akhirnya dapat berada jauh di atas HET.

Situasi tersebut, menurut Gunawan, membuat produsen enggan memasok beras premium ke ritel modern karena regulasi harga dinilai tidak sesuai dengan perhitungan bisnis.

"Sejauh ini, tidak ada masalah terkait ketersediaan pasokan beras di Sumut. Stok beras justru banyak karena masuk panen raya, kendala utama di mekanisme pasar yang sebenarnya justru tidak memperlakukan ritel modern dengan adil. Makanya, akan menurun aksesibilitas masyarakat yang biasa beli kebutuhan pokok di pasar modern," ucapnya.

Gunawan mendesak pemerintah turun tangan menelusuri persoalan kelangkaan tersebut hingga ke tingkat produsen. Evaluasi mendalam terhadap setiap rantai pasok, menurutnya, diperlukan untuk menemukan titik temu persoalan.

"Kalau dibiarkan terus, akan merugikan konsumen ritel modern. Berpeluang juga mematikan merek dagang atau branding beras premium milik perusahaan kilang lokal yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat," ujarnya.