Jakarta, MISTAR.ID - Pemerintah akan mengkaji ulang penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di tengah munculnya keluhan masyarakat yang merasa peringkat kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.

Dilansir dari Kontan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menunggu pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/8/2026).

Saat ini, BPS masih menjalankan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Berdasarkan keterangan resmi BPS, pendataan lapangan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari skala mikro dan kecil hingga menengah dan besar.

Airlangga menegaskan evaluasi tidak berarti pemerintah akan menambah jumlah kelompok desil. Pembagian tetap menggunakan skala desil 1 hingga desil 10.

"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Tidak mungkin 0-120%, desil 12 itu 120% nanti," katanya.

Polemik desil mengemuka setelah sejumlah warga mempertanyakan hasil pengecekan DTSEN yang menempatkan mereka pada desil 9 atau 10, meski merasa kondisi ekonominya belum mencerminkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Keluhan itu antara lain disampaikan melalui media sosial. Ada warga yang mengaku masuk desil 9 meski masih tinggal di rumah kontrakan tipe 36 dan hanya memiliki satu mobil bekas.

Pengguna lainnya mengaku tercatat dalam desil 10 meski masih mengontrak rumah dan hanya mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp3 juta per bulan.

Menanggapi persoalan tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai masalah utamanya bukan terletak pada metodologi BPS, melainkan penggunaan desil sebagai penanda kelas ekonomi.

Menurut Yusuf, desil merupakan alat untuk melihat posisi relatif seseorang dalam distribusi ekonomi.

"Desil 10 memang sangat heterogen karena batas bawahnya jelas, tetapi tidak punya batas atas," ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (13/8/2026).

Berdasarkan analisis Yusuf terhadap data 2024, kelompok desil 10 dimulai dari pengeluaran sekitar Rp3,03 juta per kapita per bulan. Pada bagian teratas, pengeluaran dapat mencapai sekitar Rp133 juta per kapita per bulan.

Dari sekitar 22,06 juta orang dalam kelompok tersebut, Yusuf menyebut sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang masuk kategori kelas atas dengan pengeluaran lebih dari Rp9,91 juta per kapita per bulan.

"Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," katanya.

Karena itu, Yusuf menilai desil tetap berguna untuk melihat posisi relatif penduduk dalam distribusi ekonomi, terutama dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat lapisan bawah. Namun, desil 9 dan 10 dinilai tidak tepat apabila langsung diperlakukan sebagai penanda kelompok kaya.

Persoalan desil semakin menjadi perhatian setelah pemerintah mewacanakan pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok ekonomi atas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan pemerintah mempertimbangkan pembatasan Pertalite untuk masyarakat desil 9 dan 10 secara bertahap.

Rencana pembatasan tersebut mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 11 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas pengendalian penyaluran Pertalite secara bertahap, termasuk kemungkinan pembatasan bagi kelompok desil 9 dan 10.

Namun, kebijakan itu belum diberlakukan. Pada 19 Agustus 2026, Bahlil menegaskan pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam tahap pembahasan dan distribusi Pertalite masih berjalan seperti biasa.

Yusuf mengingatkan penggunaan desil sebagai satu-satunya dasar pembatasan subsidi berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Warga yang berada tepat di bawah dan tepat di atas batas suatu desil bisa saja memiliki kondisi ekonomi hampir sama, tetapi berpotensi mendapatkan perlakuan berbeda.

Selain itu, posisi seseorang dalam desil dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan pemutakhiran data. (*)