Medan, MISTAR.ID – Kerusakan tanggul di sepanjang Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan, Kabupaten Langkat, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Saat anggota Fraksi PAN di DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti, melaksanakan reses pertama 2026–2027, warga menyebutkan mereka merasa khawatir akan banjir bisa berulang jika tanggul tidak segera diperbaiki.

Rudi mengatakan, ia telah merekomendasikan program perbaikan dan pembangunan tanggul ke dalam rencana pembangunan 2027.

Dijelaskannya, warga menginginkan perbaikan permanen agar tidak lagi dihantui ancaman banjir setiap kali intensitas curah hujan meningkat.

"Yang diharapkan masyarakat adalah adanya langkah nyata untuk memastikan tanggul yang rusak di sepanjang Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan diperbaiki secara permanen sesegera mungkin. Mereka masih trauma akibat banjir besar yang terjadi pada akhir 2025," ujarnya kepada Mistar, Rabu (7/10/2026).

Selain perbaikan tanggul, masyarakat mendesak pemerintah memperbaiki berbagai pintu air dan melakukan pengerukan pada bagian sungai yang mengalami pendangkalan.

Hal itu dinilai mendesak, terutama di wilayah kecamatan Tanjung Pura, Hinai, dan Padang Tualang, serta daerah lain yang terletak di sepanjang aliran sungai.

Politisi PAN itu menyatakan normalisasi sungai harus dilakukan secara sistematis guna meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi risiko luapan saat hujan deras.

"Ketika alur sungai mendangkal dan hujan deras turun, risiko luapan tentu saja meningkat. Oleh karena itu, pengerukan dan normalisasi harus menjadi bagian dari pendekatan pengelolaan yang terpadu," tuturnya.

Di sisi lain, ia turut menyoroti masalah infrastruktur irigasi yang berkaitan dengan sektor pertanian. Ia mencatat, meskipun waduk dan pintu air telah dibangun di sebagian wilayah Sei Wampu, jaringan irigasinya belum sepenuhnya tersedia.

"Waduk dan pintu air telah dibangun, namun jaringan irigasi belum rampung. Pekerjaan ini harus dilanjutkan untuk memastikan lahan pertanian mendapatkan pasokan air yang memadai. Langkah ini akan meningkatkan produktivitas pertanian serta memungkinkan tercapainya target tiga hingga empat kali panen dalam setahun," katanya.

Salah satu skema yang patut dipertimbangkan untuk mempercepat pembangunan ini adalah Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), khususnya bagi proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemudian diminta segera menangani jalan provinsi yang rusak akibat aliran Sungai Batang Serangan agar akses publik tidak terus-menerus terganggu.

Dukungan berupa bantuan sosial atau bantuan tanggap bencana terhadap korban banjir sangat diharapkan masyarakat. Wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan adalah warga di kecamatan Sei Lepan, Besitang, Padang Tualang, Babalan, Tanjung Pura, dan Hinai.

"Penanggulangan bencana tidak boleh hanya terbatas pada saat banjir sedang terjadi. Pemerintah harus berperan aktif melalui inisiatif pembangunan yang bersifat pencegahan dan mitigasi risiko bencana. Hal ini mencakup pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak serta memastikan infrastruktur setempat dipulihkan agar dapat berfungsi kembali dengan baik," tutur Rudi.[]