Wednesday, November 18, 2026
NASIONAL

Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan, Kapolri Terbitkan Aturan Baru di Tengah Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 21.48 WIB
sidang_etik_listyo_sigit_pekan_depan_kapolri_terbitkan_aturan_baru_di_tengah_kasus_dugaan_penyadapan_prabowo

Suasana markas kepolisian tempat persiapan sidang etik dan penyidikan kasus berlangsung. (foto ilustrasi:nanobanan2/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (18/11/2026) — Sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Menjelang pemeriksaan tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengubah sejumlah ketentuan persidangan, mulai dari komposisi majelis hingga mekanisme kehadiran terduga pelanggar.

Perubahan aturan ini menjadi sorotan karena muncul di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama Listyo Sigit.

Di saat bersamaan, penyidik Polri juga mendalami dugaan makar yang berkaitan dengan perkara tersebut. Perkembangan ini membuat sidang etik Listyo tidak hanya menjadi perhatian internal kepolisian, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan independensi penegakan hukum.

Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit

Kapolri Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Aturan yang ditetapkan pada 16 November 2026 tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam mekanisme sidang etik. Salah satu perubahan yang menarik perhatian adalah komposisi majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Jika sebelumnya anggota majelis harus berpangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar, aturan baru memungkinkan anggota majelis memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah.

Selain itu, sidang etik kini dapat diikuti secara langsung maupun melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP. Ketentuan mengenai penempatan khusus juga berubah, dari maksimal 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyebut penerbitan aturan baru tersebut turut mempertimbangkan agenda sidang etik Listyo Sigit.

Perubahan ini menjadi perhatian karena Listyo merupakan mantan Kapolri berpangkat jenderal bintang empat. Meski demikian, aturan baru tidak otomatis menentukan siapa yang akan menjadi anggota majelis ataupun memengaruhi hasil persidangan.

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Berkembang ke Dugaan Makar

Di luar persoalan etik, Listyo Sigit juga dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Polri sebelumnya mengungkap adanya laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyadapan tersebut. Penanganannya kemudian berkembang hingga mencakup dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Pada 17 November 2026, Polri menyatakan perkara dugaan makar telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Namun, peningkatan status perkara tidak berarti dugaan makar telah terbukti. Penyidik masih harus mengungkap tujuan penyadapan, pihak yang memberikan perintah, penerima informasi, serta kemungkinan keterkaitan aktivitas tersebut dengan upaya menggulingkan pemerintahan.

Penting membedakan dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar karena keduanya memiliki unsur pidana yang berbeda. Bukti adanya aktivitas penyadapan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana makar.

Empat Perwira Tinggi Terseret, Sidang Etik Berjalan Bertahap

Perkara dugaan penyadapan tersebut juga menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Dalam perkembangan yang diberitakan, empat nama yang disebut dalam perkara ini adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya disebut mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, pemeriksaan etik Slamet Uliandi belum dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.

Adapun sidang etik Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hingga 18 November 2026, tanggal pasti dan susunan majelis pemeriksa belum diumumkan secara terperinci.

Enam Hal Penting yang Patut Disoroti dalam Sidang Etik Listyo Sigit

Sidang etik mantan Kapolri ini menghadirkan sejumlah persoalan penting yang perlu mendapat perhatian publik.

Pertama, independensi majelis KKEP. Publik perlu mengetahui siapa yang akan memimpin persidangan dan bagaimana objektivitas pemeriksaan dijamin, terutama karena pihak yang diperiksa pernah menduduki jabatan tertinggi di Polri.

Kedua, transparansi penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Waktu penerbitannya yang berdekatan dengan agenda sidang memunculkan pertanyaan mengenai urgensi perubahan aturan dan bagaimana penerapannya dipastikan tidak menguntungkan individu tertentu.

Ketiga, pembuktian dugaan penyadapan. Penyidik perlu menjelaskan siapa yang memerintahkan, bagaimana aktivitas tersebut dilakukan, siapa sasaran dan penerima hasilnya, serta bukti digital yang mendukung perkara.

Keempat, hubungan dugaan penyadapan dengan dugaan makar. Penyidik harus membuktikan unsur setiap tindak pidana secara terpisah, bukan menyamakan aktivitas penyadapan dengan upaya menggulingkan pemerintahan.

Kelima, konsistensi penegakan kode etik. Pemeriksaan terhadap mantan Kapolri menjadi perhatian karena menyangkut prinsip bahwa setiap anggota Polri harus tunduk pada aturan profesi tanpa memandang pangkat dan jabatan.

Keenam, kepercayaan publik terhadap Polri. Keterbukaan proses pemeriksaan, pertimbangan majelis, dan kepastian hukum akan menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas institusi.

Sidang Etik Listyo Sigit Jadi Ujian Akuntabilitas Polri

Sidang etik Listyo Sigit bukan sekadar pemeriksaan internal terhadap seorang mantan pejabat tinggi kepolisian. Perkara ini juga menjadi perhatian terhadap bagaimana Polri menjalankan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban profesi.

Di satu sisi, perubahan Perpol memberikan dasar baru bagi pelaksanaan persidangan. Di sisi lain, proses hukum terkait dugaan penyadapan dan makar masih membutuhkan pembuktian yang objektif.

Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada tiga hal: independensi majelis etik, transparansi penanganan perkara, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hasil sidang etik pekan depan akan menjadi perkembangan penting dalam perkara ini. Namun, apa pun putusan etiknya, proses tersebut harus tetap dibedakan dari pembuktian pidana yang berjalan melalui mekanisme peradilan tersendiri.

(berbagaisumber/hm27)