Wednesday, November 18, 2026
NASIONAL

RUU Perampasan Aset Disepakati DPR dan Pemerintah, Segera Dibawa ke Paripurna

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 19.35 WIB
ruu_perampasan_aset_disepakati_dpr_dan_pemerintah_segera_dibawa_ke_paripurna

Anggota DPR RI dan perwakilan pemerintah menyetujui draf regulasi dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (foto ilustrasi:nanobanana2/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana memasuki babak penentuan. DPR RI dan pemerintah sepakat membawa regulasi tersebut ke Rapat Paripurna setelah pembahasan tingkat I rampung pada Rabu (18/11/2026).

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh peserta untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pembahasan telah melalui proses panjang, termasuk penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM dinyatakan tetap, 135 bersifat redaksional, 40 berkaitan dengan substansi, 44 dihapus, dan 18 merupakan substansi baru.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah proses konsultasi publik yang telah berlangsung sebanyak 87 kali melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung intensif sejak September 2025. DPR mendengarkan masukan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pakar hukum, organisasi masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Lantas, apa sebenarnya RUU Perampasan Aset?

Secara sederhana, RUU ini dirancang untuk memperkuat kewenangan negara dalam menelusuri, menyita, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum.

Tujuannya agar pelaku kejahatan tidak tetap menikmati keuntungan ekonomi dari perbuatannya, sekaligus memperkuat pemulihan kerugian negara maupun hak korban.

Pengaturannya tidak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Jadi Sorotan

Salah satu substansi penting dalam RUU Perampasan Aset adalah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku.

Mekanisme ini ditujukan untuk kondisi tertentu, seperti ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Dalam pembahasan RUU, mekanisme tersebut juga dikaitkan dengan ambang nilai aset minimal Rp1 miliar.

Meski demikian, perampasan aset tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Prosesnya tetap harus melalui mekanisme peradilan dengan pembuktian mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Poin penting lainnya adalah perampasan aset melalui mekanisme NCB tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, pemulihan aset dan proses pemidanaan merupakan dua hal berbeda yang dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

Perlindungan Hak Pihak Ketiga dan Pengelolaan Aset

Selain memperkuat kewenangan negara, RUU ini juga harus memastikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik.

Hal tersebut penting agar kebijakan perampasan aset tidak merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

RUU ini juga mengatur pengelolaan aset hasil perampasan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, hingga penjualan atau pelelangan.

Pengelolaan tersebut menjadi aspek penting karena aset yang telah dirampas berpotensi mengalami penurunan nilai apabila tidak ditangani secara profesional dan transparan.

Karena itu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, kepastian hukum, serta mekanisme keberatan bagi pihak yang berkepentingan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung 15 Desember

Sebelumnya, DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan pada 17 November 2026 menyampaikan optimisme bahwa penyelesaian regulasi tersebut dapat dilakukan sesuai target, bahkan berpeluang lebih cepat apabila seluruh tahapan legislasi berjalan lancar.

Dengan disepakatinya pembahasan tingkat I pada 18 November, RUU Perampasan Aset kini memasuki tahapan berikutnya, yakni pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna pada 19 November 2026 disebut sebagai jadwal yang dituju untuk pengambilan keputusan. Namun, status pengesahan dan pemberlakuan tetap harus mengacu pada keputusan resmi serta tahapan pembentukan undang-undang.

Publik Diminta Kawal Implementasi RUU Perampasan Aset

Persetujuan DPR dan pemerintah untuk membawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna menjadi langkah penting dalam agenda pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup diukur dari cepatnya pengesahan atau besarnya nilai aset yang berhasil dirampas.

Hal yang lebih penting adalah memastikan proses perampasan berjalan transparan, tidak melanggar hak masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang beriktikad baik.

Pengawasan terhadap kewenangan aparat dan pengelolaan aset juga harus menjadi perhatian agar regulasi ini tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhirnya, RUU Perampasan Aset diharapkan bukan sekadar menjadi instrumen untuk mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, melainkan juga memastikan pemulihan aset benar-benar menghadirkan keadilan bagi negara dan masyarakat.

(berbagaisumber/*/hm27)