Tuesday, November 17, 2026
EKONOMI

Pakai ChatGPT untuk Hitung Pajak? HMRC Inggris Bisa Minta Catatan Digital

Mistar.idSelasa, 17 November 2026 pukul 16.23 WIB
pakai_chatgpt_untuk_hitung_pajak_hmrc_inggris_bisa_minta_catatan_digital

Seorang wajib pajak di London tampak sedang memeriksa dokumen keuangan di laptop sambil menggunakan aplikasi kecerdasan buatan untuk perhitungan pajak. (foto ilustrasi:gemini/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (17/11/2026) — Percakapan dengan ChatGPT, Claude, atau Microsoft Copilot yang digunakan untuk membantu menghitung pajak berpotensi menjadi bagian dari informasi yang diminta otoritas pajak Inggris, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), dalam pemeriksaan perpajakan.

Rencana tersebut merupakan bagian dari reformasi kewenangan pemeriksaan informasi dan catatan digital dalam Finance Bill 2026–2027. Pemerintah Inggris ingin menyesuaikan aturan perpajakan dengan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan software akuntansi, sistem otomatis, layanan berbasis cloud, dan kecerdasan buatan (AI).

Artinya, HMRC tidak hanya dapat memerlukan dokumen yang menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi juga informasi relevan mengenai bagaimana angka tersebut dihasilkan melalui sistem digital.

Jika seseorang menggunakan chatbot AI untuk menghitung penghasilan kena pajak, mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan, atau membantu menyusun pembukuan, catatan terkait proses tersebut berpotensi diminta apabila memenuhi persyaratan hukum pemeriksaan.

Namun, kebijakan ini bukan izin bagi HMRC untuk membaca seluruh percakapan pribadi pengguna ChatGPT. Permintaan informasi tetap harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.

HMRC Perluas Pemeriksaan hingga Data Digital dan AI

Selama ini, HMRC telah memiliki kewenangan meminta dokumen dan informasi perpajakan berdasarkan Schedule 36 Finance Act 2008. Sementara itu, Section 114 Finance Act 2008 mengatur ketentuan mengenai dokumen dan catatan komputer dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Melalui reformasi yang diusulkan dalam Finance Bill 2026–2027, pemerintah Inggris ingin memperbarui definisi catatan komputer agar sesuai dengan perkembangan teknologi modern.

Perubahan tersebut mencakup informasi yang dibuat, disimpan, dan diproses melalui software, sistem otomatis, serta layanan berbasis cloud.

Dengan pembaruan ini, HMRC dapat meminta informasi relevan yang membantu menjelaskan bagaimana angka perpajakan dihasilkan, termasuk ketika perhitungannya menggunakan software atau sistem otomatis.

Kebijakan tersebut juga berpotensi menyangkut pihak ketiga, seperti penyedia software akuntansi dan perantara teknologi yang menyimpan atau mengelola informasi perpajakan.

Meski demikian, penting dipahami bahwa Section 114 bukan kewenangan pemeriksaan yang berdiri sendiri. Ketentuan ini hanya mendukung kewenangan HMRC yang sudah tersedia berdasarkan Schedule 36.

Dengan kata lain, HMRC tetap harus memiliki dasar hukum untuk meminta informasi tersebut. Perubahan aturan tidak otomatis memberikan akses tanpa batas terhadap seluruh data digital wajib pajak.

Apakah HMRC Bisa Meminta Riwayat ChatGPT, Claude, dan Copilot?

Salah satu hal yang paling menarik perhatian dari rencana reformasi ini adalah kemungkinan catatan percakapan chatbot AI menjadi bagian dari pemeriksaan pajak.

Sebagai contoh, seorang pengusaha menggunakan ChatGPT untuk menghitung pendapatan usaha, mengidentifikasi biaya operasional yang dapat dikurangkan, atau menyusun perhitungan kewajiban pajak.

Jika HMRC kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajaknya, informasi yang relevan mengenai proses penghitungan tersebut berpotensi diminta sesuai ketentuan hukum.

Hal serupa dapat berlaku pada penggunaan Claude, Microsoft Copilot, maupun platform AI lainnya.

Namun, ada perbedaan penting antara meminta catatan digital yang relevan dan memperoleh akses terhadap seluruh riwayat percakapan pengguna.

HMRC tidak memiliki kewenangan otomatis untuk membuka akun pribadi ChatGPT atau memindai seluruh percakapan masyarakat.

Permintaan informasi kepada pihak ketiga juga harus memenuhi persyaratan hukum. Penyedia teknologi tidak otomatis diwajibkan menyerahkan seluruh data pengguna hanya karena HMRC sedang melakukan reformasi kewenangan pemeriksaan.

Dengan demikian, yang menjadi perhatian adalah informasi digital yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, bukan seluruh aktivitas pribadi seseorang di platform AI.

Kapan Aturan Baru HMRC Mulai Berlaku?

Reformasi ini merupakan bagian dari Finance Bill 2026–2027 yang rancangan legislasinya diterbitkan pemerintah Inggris pada 13 Juli 2026.

Konsultasi teknis terhadap rancangan aturan tersebut ditutup pada 7 September 2026. HMRC kemudian memperbarui dokumen kebijakannya pada 3 November 2026.

Berdasarkan ketentuan yang dipublikasikan, perubahan kewenangan pemeriksaan dan definisi catatan digital akan berlaku setelah Finance Bill 2026–2027 memperoleh persetujuan kerajaan atau Royal Assent.

Artinya, hingga 17 November 2026, kebijakan tersebut belum dapat dianggap berlaku sebagai aturan baru.

Tanggal pemberlakuan pastinya juga belum dipastikan. Karena itu, perkiraan waktu pelaksanaan pada 2027 sebaiknya tidak diperlakukan sebagai tanggal resmi.

Meski masih dalam proses legislasi, rencana ini menunjukkan arah perubahan pengawasan perpajakan Inggris yang semakin menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi digital.

Privasi Pengguna ChatGPT Jadi Sorotan

Rencana perluasan kewenangan HMRC memunculkan kekhawatiran mengenai batas antara kebutuhan pemeriksaan pajak dan perlindungan privasi masyarakat.

Anne Strickland dari Taxpayers’ Alliance menyoroti potensi gangguan terhadap privasi apabila percakapan pribadi dengan chatbot AI diminta sebagai bagian dari pemeriksaan.

Kekhawatiran tersebut cukup relevan karena percakapan dengan AI tidak selalu berisi informasi perpajakan. Pengguna juga dapat membicarakan urusan pekerjaan, keluarga, kesehatan, maupun berbagai persoalan pribadi lainnya.

Namun, HMRC menegaskan bahwa reformasi ini bukan bertujuan memeriksa penggunaan large language models oleh seluruh masyarakat.

Otoritas pajak tersebut menyatakan bahwa permintaan informasi tetap harus didasarkan pada kewenangan hukum yang sudah tersedia.

Dengan demikian, tidak tepat jika kebijakan ini ditafsirkan sebagai izin bagi pemerintah Inggris untuk membaca semua percakapan ChatGPT, Claude, atau Copilot.

Perdebatan tersebut memperlihatkan tantangan baru dalam penggunaan AI: bagaimana pemerintah dapat memeriksa informasi yang diperlukan untuk kepentingan perpajakan tanpa melampaui batas perlindungan privasi masyarakat.

AI Tidak Menghapus Tanggung Jawab Wajib Pajak

Penggunaan kecerdasan buatan untuk menghitung pajak tidak menghilangkan tanggung jawab seseorang atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada otoritas pajak.

CEO perusahaan asuransi pajak Qdos, Seb Maley, mengingatkan bahwa wajib pajak tetap bertanggung jawab atas kesalahan perhitungan meskipun menggunakan bantuan teknologi.

AI memang dapat membantu berbagai pekerjaan perpajakan, seperti:

- Menghitung perkiraan penghasilan kena pajak.

- Mengelompokkan pengeluaran usaha.

- Mengidentifikasi biaya yang berpotensi dikurangkan.

- Menyusun ringkasan transaksi keuangan.

- Membantu memahami ketentuan perpajakan.

Namun, chatbot AI tetap dapat memberikan informasi yang keliru, menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku, atau salah menafsirkan ketentuan perpajakan.

Karena itu, hasil perhitungan AI sebaiknya diperiksa kembali menggunakan sumber resmi atau bantuan tenaga profesional yang memahami peraturan pajak Inggris.

Wajib pajak tidak dapat begitu saja mengalihkan tanggung jawab kepada ChatGPT apabila hasil perhitungan yang digunakan ternyata tidak sesuai ketentuan.

Berapa Denda Jika Wajib Pajak Tidak Memenuhi Permintaan HMRC?

Dalam sistem pemeriksaan perpajakan Inggris, ketidakpatuhan terhadap permintaan informasi yang sah dapat menimbulkan konsekuensi finansial.

Ketentuan denda yang relevan mencakup:

- Denda awal sebesar £300 untuk kegagalan tertentu dalam memenuhi permintaan informasi.

- Denda lanjutan hingga £60 per hari apabila ketidakpatuhan berlanjut.

- Denda hingga £3.000 untuk jenis pelanggaran tertentu terkait informasi yang tidak akurat.

Namun, denda tersebut tidak otomatis dikenakan hanya karena seseorang menggunakan AI atau menghasilkan perhitungan pajak yang keliru.

Penerapannya bergantung pada jenis pelanggaran, ketentuan hukum, dan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, pengguna AI perlu memahami bahwa kewajiban perpajakan tetap harus dipenuhi, termasuk ketika HMRC mengajukan permintaan informasi yang sah.

Riwayat Chatbot Bisa Menjadi Jejak Audit Baru

Rencana HMRC menandai perubahan penting dalam pengawasan perpajakan di era kecerdasan buatan.

Selama ini, pemeriksaan pajak banyak mengandalkan dokumen konvensional, seperti faktur, kuitansi, laporan keuangan, rekening bank, dan catatan transaksi.

Namun, perkembangan teknologi membuat proses penghitungan dan pengelolaan keuangan semakin bergantung pada software, sistem otomatis, dan platform digital.

Dalam kondisi tertentu, informasi mengenai bagaimana suatu angka perpajakan dihasilkan juga dapat memiliki nilai penting untuk pemeriksaan.

Misalnya, apabila wajib pajak menggunakan sistem otomatis untuk menghitung pengeluaran yang dapat dikurangkan, HMRC mungkin memerlukan informasi relevan untuk memahami dasar perhitungan tersebut.

Hal ini tidak berarti setiap percakapan dengan chatbot otomatis menjadi dokumen pemeriksaan. Relevansi informasi dan dasar hukum permintaan tetap menjadi faktor penentu.

Apa yang Harus Dilakukan Pengguna ChatGPT untuk Urusan Pajak?

Menghadapi perkembangan aturan tersebut, pengguna AI sebaiknya lebih berhati-hati ketika memanfaatkan chatbot untuk mengelola keuangan dan kewajiban perpajakan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Periksa hasil perhitungan AI. Jangan langsung menggunakan angka yang dihasilkan ChatGPT tanpa memeriksa kesesuaiannya dengan ketentuan pajak terbaru.

2. Simpan dokumen pendukung. Faktur, kuitansi, laporan transaksi, dan catatan pengeluaran tetap menjadi bukti penting dalam administrasi perpajakan.

3. Pisahkan informasi pribadi dan perpajakan. Hindari memasukkan informasi sensitif yang tidak diperlukan ketika menggunakan platform AI.

4. Gunakan sumber resmi. Periksa ketentuan perpajakan melalui situs HMRC atau konsultasikan dengan tenaga profesional.

5. Pahami kebijakan privasi platform. Setiap layanan AI memiliki ketentuan tersendiri mengenai penyimpanan, penggunaan, dan pengelolaan data pengguna.

Langkah tersebut dapat membantu wajib pajak menjaga akurasi laporan sekaligus lebih memahami jejak digital yang dihasilkan selama menggunakan teknologi AI.

Kesimpulan: ChatGPT Bisa Jadi Bagian dari Pemeriksaan Pajak, tetapi HMRC Tidak Bebas Membaca Semua Chat

Rencana reformasi HMRC di Inggris menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan mulai beradaptasi dengan perkembangan kecerdasan buatan dan sistem digital.

Melalui Finance Bill 2026–2027, pemerintah Inggris mengusulkan pembaruan kewenangan pemeriksaan informasi dan definisi catatan komputer agar mencakup cara informasi perpajakan dibuat, disimpan, dan diproses melalui teknologi modern.

Penggunaan ChatGPT, Claude, atau Microsoft Copilot untuk menghitung pajak berpotensi meninggalkan informasi digital yang relevan dalam pemeriksaan. Namun, HMRC tidak otomatis memiliki akses terhadap seluruh percakapan pribadi pengguna.

Permintaan informasi tetap harus memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan pemeriksaan yang berlaku.

Bagi wajib pajak, pesan terpentingnya adalah bahwa teknologi AI dapat membantu menghitung pajak, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab untuk memastikan laporan yang disampaikan benar.

Di era kecerdasan buatan, bukan hanya hasil perhitungan yang perlu diperhatikan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dihasilkan dan didokumentasikan.

(HMRC/Gov.UK/EasternEye/TheIndependent/hm27)