NasDem Ungkap Rapor Merah Pemko Pematangsiantar, dari PAD hingga Proyek Bermasalah

Pematangsiantar, MISTAR.ID - Fraksi NasDem DPRD Pematangsiantar menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Mulai dari ketidaksesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kondisi fasilitas umum, persoalan di Dinas Kesehatan, hingga kualitas proyek pembangunan menjadi sorotan.

Hal itu disampaikan Tongam Pangaribuan yang mewakili Fraksi NasDem saat membacakan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna DPRD Kota Pematangsiantar.

Meski mengapresiasi tema pembangunan 2027, yakni Pemajuan Ekonomi Rakyat, Kreativitas Lokal, dan Keunggulan Produk Daerah, NasDem mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya berorientasi pada pencapaian target di atas kertas, tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan publik.

"Jangan sampai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat tinggi di laporan, tetapi pelayanan publik justru merosot tajam di lapangan," tegas Tongam di ruang sidang.

Dalam pandangannya, NasDem mempertanyakan perbedaan proyeksi pendapatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2027 dengan dokumen pengajuan permohonan.

Dokumen RPJMD 2027 mencatat proyeksi pendapatan sebesar Rp1,15 triliun. Sementara itu, dokumen pengajuan permohonan mencantumkan angka Rp971 miliar. Atas perbedaan tersebut, NasDem meminta pemerintah kota menjelaskan secara terbuka asumsi dan strategi yang digunakan dalam menetapkan kedua angka tersebut.

Selain persoalan anggaran, Fraksi NasDem juga menyoroti kondisi fasilitas umum yang dinilai membutuhkan perhatian serius. Sejumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) disebut telah berubah fungsi menjadi kios perdagangan. Trotoar juga digunakan pedagang kaki lima, drainase tertutup bangunan liar, bahkan gang kebakaran turut mengalami perubahan fungsi.

"Sampai kapan kondisi ini akan terus dibiarkan," kata Tongam.

Sorotan berikutnya tertuju pada Dinas Kesehatan. NasDem mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh menyusul dugaan kelalaian oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam pengadaan komputer yang kini bergulir di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

NasDem juga mempertanyakan fungsi pengawasan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk peran Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian.

Persoalan penempatan pejabat turut menjadi perhatian. NasDem mencatat masih banyak kepala puskesmas yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Selain itu, terdapat kepala sekolah definitif yang merangkap jabatan sebagai Plt di sekolah lain.

Pada sektor pembangunan fisik, NasDem menyoroti kondisi trotoar berbahan keramik yang dikerjakan pada 2025, tetapi disebut telah mengalami kerusakan sebelum genap satu tahun. Pekerjaan galian pipa Perumda Tirta Uli juga dinilai meresahkan warga.

Sementara itu, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang dibangun pada 2025 disebut belum beroperasi secara maksimal.

Di akhir pandangannya, Fraksi NasDem kembali menagih sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian. Di antaranya kebocoran retribusi parkir yang realisasinya disebut tidak pernah mencapai target, maraknya pencurian di kawasan Pajak Horas, serta belum jelasnya operasional Stadion Sangnawaluh.

NasDem berharap Wali Kota Pematangsiantar dapat memberikan tanggapan secara terbuka terhadap berbagai catatan tersebut. Fraksi itu juga mengingatkan agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2027 benar-benar memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat. (*)