Gibran Diisukan Mundur Jika DPR Setujui Hak Menyatakan Pendapat, Ini Latar Belakangnya

Jakarta, MISTAR.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diisukan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (10/11/2026) sore. Kabar tersebut mencuat menjelang DPR membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Informasi mengenai kemungkinan pengunduran diri itu disampaikan seorang sumber di pemerintahan kepada Suara.com. Menurut sumber tersebut, kelompok politik yang masih mendukung Gibran kini menunggu sikap fraksi-fraksi partai di DPR.

Sumber itu menyebut Gibran dikabarkan akan mundur apabila DPR sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik suket pendidikannya.

"Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP (Hak Menyatakan Pendapat) soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur," kata sumber tersebut.

Meski demikian, kabar pengunduran diri itu masih berupa informasi dari narasumber anonim dan belum dapat dipastikan sebagai keputusan resmi Gibran.

Tiga Kader PSI di Kabinet Mundur dari Partai

Isu tersebut muncul sehari setelah tiga pejabat yang berada di kabinet Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengunduran diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Mereka adalah Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Giring yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan menyatakan keluar sebagai kader PSI.

Selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melepas jabatan Sekretaris Jenderal PSI. Ia menyampaikan ingin fokus menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden Prabowo.

Sementara itu, Isyana Bagoes Oka yang menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga menyatakan mundur dari partai tersebut.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep membenarkan telah menerima surat pengunduran diri ketiganya dan menyatakan memahami keputusan tersebut.

Menurut sumber Suara.com, mundurnya tiga tokoh itu dinilai menjadi tekanan politik bagi Gibran. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan narasumber dan bukan pernyataan resmi dari pihak terkait.

DPR Bahas Putusan MA soal Suket Pendidikan Gibran

DPR dijadwalkan mulai membahas tindak lanjut putusan MA setelah masa reses berakhir. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa berbagai masukan terkait polemik tersebut akan ditindaklanjuti dalam masa sidang.

Pembahasan itu berkaitan dengan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah membahas persoalan dokumen pendidikan Gibran dalam putusan terkait sengketa Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara SMA.

Meski demikian, tindak lanjut politik di DPR memiliki tahapan tersendiri. Pembahasan maupun penggunaan hak konstitusional DPR tidak serta-merta membuat seorang wakil presiden langsung diberhentikan dari jabatannya.

Hingga berita ini disusun, isu Gibran akan mundur pada Selasa sore masih perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. DPR juga masih harus menjalani proses pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.