BSU 2026 untuk Gaji di Bawah Rp3 Juta, Pekerja Bergaji Rp10 Juta Dapat Insentif Pajak

Jakarta, MISTAR.ID - Pemerintah menetapkan kelompok sasaran berbeda untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). BSU diprioritaskan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan, sedangkan insentif pajak diperluas untuk pekerja bergaji hingga Rp10 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, data calon penerima BSU masih diproses oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU. Sekarang datanya masih diproses di Kemenaker,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11).

Airlangga menjelaskan, perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP ditujukan kepada kelompok pekerja dengan penghasilan lebih tinggi, termasuk kalangan kelas menengah.

Pemerintah menargetkan sekitar 13 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta untuk menerima perluasan insentif pajak tersebut.

Data Penerima BSU Masih Difinalisasi

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, komposisi penerima BSU belum dapat dipastikan. Termasuk di dalamnya porsi pekerja kelas menengah dari data awal sekitar 13 juta calon penerima.

Menurut Yassierli, data tersebut masih menjalani proses finalisasi di Kementerian Keuangan. Setelah proses itu selesai, pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi untuk menetapkan daftar penerima akhir.

“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” kata Yassierli di Jakarta.

Ia juga belum menjelaskan secara terperinci jadwal penyaluran BSU. Pemerintah masih mempersiapkan program tersebut dan menunggu kepastian lini masa pelaksanaannya.

Data BPJS Ketenagakerjaan Akan Diperiksa

Yassierli menambahkan, data calon penerima yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan akan melalui proses pembersihan atau cleansing sebelum ditetapkan.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu memastikan bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria.

“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing,” ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan finalisasi, validasi, dan verifikasi data sebelum menetapkan penerima BSU serta memastikan jadwal penyalurannya.