Yusril Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar, Ini Alasannya

Jakarta, MISTAR.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada tindak pidana makar.

Menurut Yusril, dugaan tersebut tidak lagi sebatas persoalan penyadapan dan intersepsi elektronik. Aparat penegak hukum perlu mendalami kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden hingga menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.

"Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Mengapa Penyadapan Prabowo Dikaitkan dengan Makar?

Yusril menjelaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat biasa.

Menurut dia, kedudukan Presiden melekat pada jabatan kepala negara dan pemerintahan sehingga dugaan penyadapan terhadap Prabowo harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.

"Yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa, namanya Presiden melekat dengan jabatannya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," katanya.

Yusril menilai penyidik perlu menelusuri tujuan dan kaitan penyadapan tersebut dengan kemungkinan tindak pidana lain.

Dugaan Upaya Melumpuhkan Presiden Jadi Fokus Pengusutan

Yusril mengatakan aparat perlu mendalami apakah penyadapan dilakukan dengan tujuan membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.

Ia menyebut Pasal 191 dan Pasal 193 sebagai ketentuan pidana yang perlu ditelusuri dalam kaitan dugaan makar tersebut.

"Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193, kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya," ujar Yusril.

Meski demikian, Yusril menegaskan pengusutan masih berlangsung. Dugaan mengenai kemungkinan ancaman yang lebih serius terhadap Presiden maupun pemerintahan belum dapat disimpulkan karena perkara masih dalam tahap penyelidikan.

Pemerintah Tidak Bentuk Satgas Khusus

Terkait penanganan perkara, Yusril memastikan pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk mengusut dugaan penyadapan tersebut.

Pemerintah menyerahkan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Mabes Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apa pun. Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," katanya.

Dengan demikian, proses pengungkapan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Empat Orang Disebut Tersangka dalam Kasus Penyadapan

Dalam informasi perkara yang disampaikan, Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Nama-nama yang disebut sebagai tersangka dalam materi pemberitaan tersebut adalah:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
2. Irjen Ahrie Sonta.
3. Irjen Eko Hadi Santoso.
4. Irjen Slamet Uliandi.

Status hukum dan identitas para pihak tersebut perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian dan dokumen penetapan tersangka.

Bareskrim Diminta Telusuri Dugaan Makar

Pernyataan Yusril menambah dimensi baru dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Perkara yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan pelanggaran penyadapan dan intersepsi elektronik kini juga diarahkan untuk mendalami kemungkinan tindak pidana makar.

Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penentuan unsur pidana dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.