Jakarta, MISTAR.ID – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membantah informasi yang menyebut mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis ikut terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa informasi mengenai keterlibatan kedua mantan Kapolri tersebut tidak benar.

Pernyataan itu disampaikan Asep saat menanggapi kabar yang berkembang di masyarakat melalui pesan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Di sisi lain, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana lain dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik tersebut.

Bareskrim Dalami Dugaan Makar

Asep Safrudin mengatakan, tim penyidik masih bekerja untuk menelusuri dugaan makar yang belakangan dikaitkan dengan perkara penyadapan ilegal.

Pendalaman dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai informasi yang berkembang di ruang publik.

Sebelumnya, dugaan adanya unsur makar dalam kasus tersebut juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

Herindra menilai tindakan penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius dan berpotensi mengarah pada tindakan makar.

Meski demikian, penentuan unsur pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum.

Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang

Di tengah perkembangan kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan itu dihadiri sejumlah mantan pimpinan kepolisian dari berbagai periode, yakni:

1. Roesmanhadi.
2. Roesdihardjo.
3. Surojo Bimantoro.
4. Da'i Bachtiar.
5. Sutanto.
6. Bambang Hendarso Danuri.
7. Timur Pradopo.
8. Sutarman.
9. Badrodin Haiti.
10. Tito Karnavian.

Tito saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, mantan Kapolri Idham Azis tidak tercatat dalam daftar sepuluh tokoh yang menghadiri pertemuan tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, pertemuan itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus pertukaran pandangan mengenai berbagai perkembangan nasional.

LPSK Telaah Permohonan Perlindungan Enam Saksi

Perkembangan lain dalam kasus penyadapan ilegal ini berkaitan dengan permohonan perlindungan saksi yang diajukan Polri kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas membenarkan bahwa lembaganya telah menerima permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi.

Namun, ia belum dapat mengungkapkan identitas maupun informasi lebih lanjut mengenai para saksi tersebut.

LPSK masih melakukan penelaahan untuk menentukan tindak lanjut permohonan perlindungan yang diajukan kepolisian.

Dengan demikian, belum ada keputusan final mengenai pemberian perlindungan terhadap keenam saksi tersebut.

Bahlil Lahadalia Bantah Terlibat Kasus Penyadapan

Nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga sempat dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal.

Bahlil mengaku terkejut setelah muncul informasi yang menyebut dirinya terlibat dalam peristiwa tersebut, termasuk tudingan bahwa ia mengikuti pertemuan bersama sejumlah pihak sebelum penangkapan para tersangka.

Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Bahlil bahkan menyatakan dirinya juga pernah menjadi korban penyadapan.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).

Bahlil menyatakan mendukung langkah aparat penegak hukum untuk mengusut perkara tersebut hingga tuntas.

Ia juga memperingatkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak benar mengenai dirinya agar bertanggung jawab. Bahlil menyatakan siap menempuh langkah hukum apabila somasi yang akan dilayangkannya tidak mendapatkan tanggapan.

Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal informasi elektronik.

Keempatnya adalah:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri.
2. Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri.
3. Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.
4. Irjen Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.

Dari keempat tersangka, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan karena dikabarkan sedang sakit.

Para tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ancaman pidana yang disebutkan dalam perkara tersebut mencapai 10 tahun penjara untuk Pasal 258 KUHP, enam tahun untuk Pasal 332 KUHP, dan delapan tahun berdasarkan ketentuan UU ITE.

Penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain dalam kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.