Asahan, MISTAR.ID (9/11/2026) – Persoalan pembayaran proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Asahan mencuat ke publik. Seorang mitra pembangunan, Andi Siswanto Sitorus, mengklaim masih ada pembayaran sebesar Rp4,6 miliar untuk sembilan lokasi pekerjaan yang belum dilunasi.

Persoalan tersebut mencuat melalui unggahan video Andi di akun media sosial miliknya. Dalam video yang dilihat MISTAR pada Senin (9/11/2026), Andi meminta keadilan terkait sisa pembayaran proyek pembangunan KDKMP yang dikerjakannya.

Ia mengaku mendapat kesepakatan pengerjaan sembilan lokasi dengan nilai Rp1,1 miliar per lokasi atau total Rp9,9 miliar. Namun, menurutnya, pembayaran yang telah diterima baru sebesar Rp5,3 miliar.

"Saya memohon keadilan, Pak. Saya adalah mitra pembangunan KDKMP program Bapak Presiden di wilayah Asahan Kodim 0208. Saya telah membangun sembilan lokasi dengan kesepakatan Rp1,1 miliar per lokasi, total Rp9,9 miliar. Baru dibayar Rp5,3 miliar, sisa Rp4,6 miliar belum dibayar sampai hari ini," ujarnya.

Dalam video berdurasi 2 menit 49 detik tersebut, Andi juga mengaku dirinya bersama beberapa rekan kerja mengalami intimidasi hingga membuat keluarga mereka merasa ketakutan.

Menanggapi hal itu, Kodim 0208 Asahan melalui Pasi Intel Kapten Inf Zulfiandi Panjaitan, didampingi Pasiter Kapten Inf Togar Lumban Raja, menyayangkan pernyataan Andi sekaligus membantah sejumlah tudingan dalam video yang beredar di media sosial tersebut.

Zulfiandi menjelaskan, kerja sama dengan Andi untuk pembangunan Kopdes dimulai pada November 2025. Namun, hingga Mei 2026, pekerjaan yang dijanjikan belum selesai sesuai target.

"Awalnya kerja sama dengan mitra untuk pembangunan Kopdes yang bersangkutan dimulai pada November 2025. Namun, hingga Mei 2026, progres pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung selesai. Saat itu, kami memanggil yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan agar pekerjaan diselesaikan. Namun, hingga Juni ternyata belum dikerjakan juga, sehingga pekerjaan tersebut diambil alih oleh pihak lain," kata Zulfiandi.

Selain keterlambatan pekerjaan, Kodim 0208 Asahan selaku pengawas kegiatan juga mengaku menemukan sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan penanggung jawab proyek.

Persoalan tersebut di antaranya pembayaran upah pekerja yang disebut belum diselesaikan, utang material bangunan, hingga pengalihan pekerjaan kepada pihak lain.

Terkait klaim sisa pembayaran Rp4,6 miliar, pihak Kodim membantah adanya hak pembayaran yang belum dipenuhi. Mereka menyebut perhitungan pembayaran dilakukan berdasarkan persentase pekerjaan yang benar-benar diselesaikan Andi sebelum proyek diambil alih pihak lain.

"Perhitungan yang kami bayarkan itu sesuai dengan sistem pekerjaan terakhir yang dia kerjakan. Sebelum kami disomasi, sebenarnya sudah diminta datang untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Namun, dia tidak datang dan sulit dihubungi," ujarnya.

Kodim 0208 Asahan menegaskan pembayaran sebesar Rp5,3 miliar kepada Andi Siswanto telah dilakukan sesuai perhitungan persentase pekerjaan terakhir yang diselesaikannya sebelum proyek dialihkan kepada pihak lain.

Pihak Kodim juga membantah melakukan intimidasi terhadap Andi maupun rekan-rekannya.

"Tidak benar itu kami intimidasi. Terkait hal ini, kami masih menunggu petunjuk dari pimpinan," ujarnya.