Medan, MISTAR.ID (9/11/2026) – Yaqub Abdhal Mu’arif dituntut 28 bulan penjara dalam kasus suap Bupati Langkat nonaktif, Syah Afandin alias Ondim, sebesar Rp1 miliar. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Yaqub merupakan kontraktor di Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Langkat tahun 2025 sekaligus tim sukses saat Ondim mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat periode 2025–2030.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaqub Abdhal Mu’arif tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun dan empat bulan (28 bulan)," ucap JPU Martopo Budi Santoso di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (9/11/2026).

Selain pidana penjara, KPK juga menuntut Yaqub membayar denda sebesar Rp200 juta. Denda tersebut harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Menetapkan jika denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kekayaan atau harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi pidana denda yang belum dibayar. Dalam hal hasil pelelangan kekayaan atau harta benda terdakwa tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti (subsider) penjara 80 hari," tambah jaksa.

Perbuatan Yaqub dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama JPU.

"Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi dan terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan dalam melaksanakan proyek pemerintah," kata JPU dalam pertimbangan tuntutan.

Sementara itu, keadaan yang meringankan menurut JPU adalah Yaqub mengakui perbuatannya secara terus terang, bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, serta bersikap sopan dan menghormati persidangan.

Atas tuntutan tersebut, Yaqub dan tim hukumnya diberikan kesempatan oleh majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis untuk menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada sidang berikutnya.

Diketahui, Yaqub bersama Ondim dan sejumlah pihak lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (2/7/2026). OTT tersebut berlangsung di Langkat, Kota Binjai, dan Medan. (hm27)