Jakarta, MISTAR.ID - Spekulasi mengenai sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perbincangan di tengah munculnya desakan pengunduran diri hingga wacana pemakzulan. Sejumlah nama politikus dari berbagai partai, mulai dari Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sufmi Dasco Ahmad, ikut disebut dalam bursa calon wakil presiden.

Perbincangan tersebut menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada 6 Oktober 2026, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Putusan tersebut juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat tersebut dinyatakan tidak sah dan harus ditarik untuk dimusnahkan.

Dua putusan tersebut kemudian memunculkan desakan agar DPR menindaklanjuti persoalan persyaratan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.

Meski demikian, hingga saat ini pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran masih sebatas spekulasi politik. Belum ada keputusan resmi mengenai pemberhentian maupun pergantian wakil presiden.

Sejumlah Nama Masuk Bursa Pengganti Gibran

Beberapa nama politikus mulai dikaitkan dengan kemungkinan pengisian kursi wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Tokoh-tokoh tersebut berasal dari latar belakang dan kekuatan politik berbeda, yakni Puan Maharani, Pramono Anung, AHY, serta Sufmi Dasco Ahmad.

Nama Dasco menjadi perhatian setelah beredar informasi di media sosial pada 4 November 2026 yang menyebut dirinya bakal menggantikan Gibran apabila proses pemakzulan berlangsung.

Namun, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra tersebut membantah kabar itu. Melalui akun X pribadinya, Dasco justru menduga narasi pencalonan dirinya sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus dugaan penyadapan ilegal.

Sementara itu, nama AHY ikut diperbincangkan setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyampaikan pandangan bahwa Gibran seharusnya mundur atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari politikus PSI, Bestari Barus, yang menyindir Demokrat agar tidak terburu-buru membicarakan peluang AHY menjadi wakil presiden.

Politikus Demokrat, Andi Arief, membantah anggapan bahwa AHY sedang mengejar jabatan tersebut. Ia menyatakan AHY memiliki kesempatan untuk memimpin Indonesia, tetapi lebih memilih mengikuti proses kompetisi politik melalui pemilu setelah masa pemerintahan Prabowo.

Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Ikut Mewarnai Dinamika Politik

Di tengah pembicaraan mengenai masa depan jabatan Gibran, publik juga menyoroti perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pada awal November 2026, Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Nama-nama yang disebut dalam perkembangan perkara tersebut antara lain Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, serta Slamet Uliandi.

Polisi juga mengungkap dugaan bahwa aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi turut menjangkau sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Kasus tersebut kemudian bersinggungan dengan dinamika politik terkait posisi Gibran setelah Dasco menduga munculnya isu pencalonan dirinya sebagai wakil presiden merupakan upaya mengalihkan perhatian dari perkara penyadapan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, juga menilai perkembangan kasus tersebut dapat memengaruhi dinamika politik yang sedang berlangsung.

Menurutnya, kedua persoalan tersebut berpotensi saling berkaitan dalam perkembangan komunikasi dan negosiasi di antara kekuatan politik.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Menurut UUD 1945?

Terlepas dari banyaknya nama yang beredar, pergantian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan atau kompromi antarelite politik.

Konstitusi telah mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Proses pemakzulan dimulai dari DPR yang menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi tidak terpenuhinya persyaratan jabatan. Pendapat tersebut kemudian harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan kepada MPR.

Apabila MPR memutuskan pemberhentian sesuai ketentuan konstitusi, barulah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Sementara itu, pengisian jabatan yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Calon yang dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan oleh presiden.

Pakar hukum tata negara sekaligus Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa presiden harus menyerahkan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.

Selanjutnya, dokumen tersebut diperiksa oleh tim verifikasi yang dibentuk sesuai ketentuan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Apabila ditemukan kekurangan persyaratan, presiden dapat diminta melengkapinya sehingga proses pemilihan bisa mengalami penundaan.

Dalam sidang pemilihan, anggota MPR akan menentukan satu dari dua calon yang diajukan presiden.

Aan menjelaskan bahwa mekanisme tersebut berlaku sama, baik kekosongan jabatan terjadi akibat pengunduran diri maupun pemberhentian melalui proses pemakzulan.

Presiden Bebas Mengusulkan Calon dari Partai Mana Pun

Salah satu hal menarik dalam mekanisme penggantian wakil presiden adalah tidak adanya kewajiban konstitusional yang mengharuskan calon berasal dari partai politik tertentu.

Menurut Aan, presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua figur yang akan diajukan kepada MPR.

Artinya, kandidat tidak harus berasal dari partai politik yang berbeda dengan partai pendukung pemerintah. Presiden bahkan dapat mengusulkan tokoh profesional, akademisi, maupun figur masyarakat yang dinilai memenuhi persyaratan.

Meski demikian, kewenangan tersebut bukan berarti presiden dapat menentukan pengganti secara sepihak.

MPR tetap memiliki peran dalam proses pemilihan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon melalui tim verifikasi.

Dengan demikian, penentuan wakil presiden baru tetap harus melewati prosedur konstitusional, bukan sekadar kesepakatan politik di antara partai-partai.

Pengamat Sebut Bursa Pengganti Gibran Masih Prematur

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pembicaraan mengenai nama pengganti Gibran masih terlalu dini.

Menurutnya, proses pemakzulan bukan perkara sederhana karena harus melewati sejumlah tahapan kelembagaan. Selain itu, DPR saat itu masih menjalani masa reses sehingga belum ada perkembangan formal yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan pergantian wakil presiden.

Agung menilai nama seperti AHY, Puan Maharani, Pramono Anung, dan Dasco memang dapat masuk dalam spekulasi politik. Namun, peluang masing-masing figur belum dapat dipastikan selama proses konstitusional belum berjalan.

Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kapasitas calon pengganti, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

Menurut Agung, Indonesia membutuhkan figur yang memiliki pengalaman kerja, memahami persoalan ekonomi, serta dapat diterima oleh pasar dan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai penentuan sosok pengganti Gibran nantinya akan sangat dipengaruhi kompromi elite dan negosiasi antarpartai politik.

Adi menyebut sejumlah poros politik, termasuk kelompok yang berpusat di Hambalang, Teuku Umar, dan Cikeas, berpotensi menjadi bagian dari dinamika pembahasan tersebut.

Meski begitu, ia menilai Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres 2024 memiliki posisi penting dalam peta politik yang berkembang.

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai siapa figur yang akan mengisi kursi wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Nama Puan Maharani, Pramono Anung, AHY, dan Dasco masih berada dalam ranah spekulasi.

Kepastian pengganti Gibran pada akhirnya bergantung pada perkembangan proses konstitusional, usulan Presiden Prabowo, serta keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945. (dikutip dari Tirto.id)