Bogota, MISTAR.ID - Mahkamah Agung (MA) Kolombia mulai menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyeret mantan Presiden Gustavo Petro. Ia dituding memberikan proyek atau kontrak pemerintah kepada sejumlah perempuan sebagai imbalan atas hubungan seksual.

Dilansir AFP, Senin (9/11/2026), Ketua Mahkamah Agung Kolombia, Mauricio Lenis, mengonfirmasi adanya penyelidikan tersebut pada Sabtu (7/11/2026) waktu setempat.

Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan mengajukan laporan kepada kejaksaan. Dalam laporannya, ia menuding Petro memberikan kontrak pemerintah kepada dirinya dan sekitar 30 perempuan lainnya sebagai kompensasi atas hubungan seksual. Namun, Petro telah membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Lenis menjelaskan, dugaan peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan masa kepemimpinan Petro sebagai presiden. Sebagian kejadian disebut berlangsung ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota Kongres Kolombia.

"Beberapa peristiwa terjadi saat ia masih di Kongres, sementara peristiwa lainnya terjadi saat ia menjabat sebagai presiden," ujar Lenis kepada media lokal.

Menurutnya, proses penyelidikan diperlukan untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran hukum sekaligus menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. "Para penyelidik akan mengungkapkan tindakan mana saja yang memiliki implikasi pidana dan siapa yang mungkin harus bertanggung jawab," katanya.

Saat ini, penyelidikan berlangsung secara tertutup dengan melibatkan Mahkamah Agung dan pihak kejaksaan Kolombia. Gustavo Petro merupakan mantan presiden Kolombia dari kelompok politik kiri. Ia mulai menjabat pada 2022 dan mengakhiri masa kepemimpinannya pada Agustus 2026.