Jakarta, MISTAR.ID - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah memeriksa permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Permohonan tersebut diajukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan perlindungan terhadap para saksi selama proses hukum berlangsung.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, membenarkan bahwa lembaganya telah menerima permintaan perlindungan tersebut. Namun, saat ini permohonan masih dalam tahap penelaahan.

Ia belum bersedia mengungkapkan identitas maupun latar belakang enam orang yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan.

Meski demikian, Susilaningtyas memastikan bahwa permohonan perlindungan saksi dari pihak kepolisian memang telah diterima LPSK.

Polri Tetapkan Empat Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempatnya merupakan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan kepolisian, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Sementara itu, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan karena dikabarkan sedang mengalami sakit.

Penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan masing-masing tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan penyadapan ilegal dan akses terhadap informasi elektronik tersebut.

Dugaan Penyadapan Disebut Menyasar Banyak Kalangan

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan aktivitas penyadapan tidak hanya berkaitan dengan Presiden Prabowo.

Sejumlah pihak lain juga disebut berpotensi menjadi sasaran, mulai dari pejabat pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, media massa, hingga tokoh masyarakat.

Temuan tersebut membuat penanganan perkara semakin mendapat perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran privasi dan keamanan informasi elektronik.

Permohonan perlindungan terhadap enam saksi yang kini ditelaah LPSK menjadi salah satu bagian dari perkembangan proses hukum tersebut.

Perlindungan saksi diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang memberikan keterangan dapat menjalani proses pemeriksaan tanpa tekanan maupun ancaman yang dapat mengganggu pengungkapan perkara.

Empat Tersangka Dijerat Sejumlah Pasal

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka.

Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Ketentuan lain yang digunakan adalah Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memiliki ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Penerapan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan yang sedang diselidiki dan harus dibuktikan melalui proses hukum.

Istana Sebut Kasus Penyadapan sebagai Makar

Perkembangan kasus ini juga mendapat perhatian dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.

Pernyataan itu menambah perhatian terhadap perkara yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian dan diduga menyasar Presiden serta berbagai kalangan masyarakat.

Sementara itu, LPSK masih memproses permohonan perlindungan enam saksi yang diajukan Polri.

Identitas para saksi maupun bentuk perlindungan yang nantinya diberikan belum diungkapkan kepada publik. Keputusan mengenai permohonan tersebut akan bergantung pada hasil penelaahan LPSK.

Perkembangan ini menjadi bagian penting dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang hingga kini masih bergulir di lingkungan Bareskrim Polri.