Jakarta, MISTAR.ID - – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan tanggapan terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mulai bergulir di parlemen. Menurutnya, pemberhentian wakil presiden dapat dilakukan apabila seluruh ketentuan konstitusi telah terpenuhi dan tidak tersedia alternatif penyelesaian lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Paloh setelah menghadiri kegiatan NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam.

Ia menegaskan, setiap langkah yang berkaitan dengan pemberhentian pejabat negara harus berlandaskan aturan hukum. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, proses konstitusional dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.

Meski membuka kemungkinan tersebut, Paloh mengaku prihatin dengan polemik yang melibatkan Gibran. Ia menilai persoalan ini bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan karena menyangkut kepemimpinan nasional yang telah memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024.

Surya Paloh Sebut Polemik Gibran Jadi Keprihatinan Bangsa

Paloh mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menjalankan pemerintahan periode 2024-2029.

Namun, perjalanan pemerintahan yang baru berjalan sekitar dua tahun kini diwarnai persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan pencalonannya dalam Pilpres 2024.

Menurut Paloh, situasi tersebut seharusnya menjadi bahan keprihatinan bersama. Ia tidak ingin persoalan yang menimpa sesama anak bangsa justru dijadikan alasan untuk saling merayakan kesulitan pihak lain.

Ketua Umum NasDem itu juga menekankan pentingnya menjaga karakter kebangsaan dalam menghadapi persoalan politik dan hukum.

Putusan MA dan MK Picu Wacana Pemakzulan Gibran

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah muncul dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan wakil presiden tersebut.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah. Dokumen itu sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 juga menyoroti bukti pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum. Putusan tersebut juga tidak membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Proses Pemakzulan Harus Melalui Mekanisme Konstitusi

Terlepas dari berkembangnya wacana politik, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui kesepakatan antarpartai politik.

UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.

Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi lain yang menjadi alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Selanjutnya, pendapat DPR harus diperiksa oleh MK. Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna.

Dengan demikian, wacana pemakzulan Gibran masih harus melewati sejumlah tahapan hukum dan politik sebelum dapat menghasilkan keputusan pemberhentian.

Pernyataan Surya Paloh memperlihatkan bahwa Partai NasDem menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka konstitusi. Keputusan mengenai kelanjutan proses tetap bergantung pada pemenuhan ketentuan hukum dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.