Oleh: Ihsan Amri

Pendidikan kejuruan khususnya SMK hari ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi, pergeseran paradigma global di era Industri 4.0 dan Society 5.0 menuntut Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melakukan transformasi radikal pada model pembelajaran praktisnya. Kurikulum konvensional yang kaku dipaksa lebur menjadi ekosistem yang kolaboratif dan berbasis keterlibatan penuh industri. Namun di sisi lain, laju disrupsi teknologi yang berjalan eksponensial kerap meninggalkan institusi pendidikan dalam ketertinggalan laten. Tata kelola SMK menghadapi tekanan ganda (double-pressure) yang nyata: mempercepat adopsi teknologi tinggi demi efisiensi industri, sekaligus menjaga agar relevansi kompetensi lulusannya tidak kedaluwarsa sebelum mereka sempat memakai toga kelulusan. Kita tidak boleh terjebak pada euforia digitalisasi yang semu jika pada saat yang sama, ruang kelas praktik kita masih menjadi museum perangkat usang yang gagal mengenalkan realitas industri modern.

Paradoks terbesar pendidikan vokasi nasional saat ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS, 2026) yang mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia justru disumbang oleh lulusan SMK, yaitu sebesar 7,68% atau menyentuh angka 813.776 orang. Angka fantastis ini menjadi bukti empiris adanya ketidakselarasan (skill mismatch) masif antara kompetensi luaran SMK dan kebutuhan riil Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Kegagalan penyerapan ini dipicu karena manajemen SMK belum mampu menyelaraskan diri dengan akselerasi otomatisasi dan digitalisasi industri global. Fenomena ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas, di mana riset gabungan World Bank, ILO, dan UNESCO menunjukkan anggaran vokasi negara berkembang rata-rata di bawah 0,2% dari PDB, jauh tertinggal dari negara maju yang mencapai 0,46%. Dampaknya, sarana prasarana praktik teknologi masa depan di sekolah-sekolah kita menjadi sangat tidak merata dan terfragmentasi.

Tantangan fungsional ini melahirkan dikotomi tajam antara fungsi efisiensi ekonomi (economic efficiency) dan ketepatan kurikulum vokasi. SMK didesak pasar untuk mencetak tenaga kerja yang ultra-kompeten dan tekno-sentris secara instan. Sayangnya, celah konseptual dan empiris ini belum teratasi. Kebanyakan cetak biru (blueprint) manajemen vokasi memisahkan pembahasan investasi teknologi dan kemitraan strategis ke dalam kamar terpisah. Belum ada model integratif operasional di tingkat mikro sekolah yang mampu mensinergikan kemitraan industri kelas atas secara simultan dengan fasilitas praktik yang mutakhir. Kebijakan makro seperti Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta PP No. 41 Tahun 2015 yang mewajibkan keterlibatan industri—termasuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) minimal 3 hingga 6 bulan—seharusnya diadopsi dengan pendekatan yang transformatif, bukan sekadar transisional formalitas untuk memenuhi kewajiban administratif.

Disrupsi teknologi menuntut perubahan cara belajar

Salah satu persoalan mendasar pendidikan kejuruan adalah kecepatan perubahan teknologi yang sering kali tidak sebanding dengan kecepatan pembaruan pembelajaran. Industri telah bergerak menuju otomatisasi, sistem terintegrasi, dan pemanfaatan AI, sementara sebagian proses pembelajaran masih berorientasi pada penguasaan prosedur kerja yang relatif tetap. Dalam bidang Teknik Sepeda Motor, misalnya, kompetensi mekanik tidak lagi cukup hanya menguasai pembongkaran, pemasangan, dan perawatan komponen. Perkembangan Electronic Fuel Injection (EFI), sensor elektronik, sistem diagnosis digital, kendaraan listrik, dan teknologi manajemen baterai menuntut kemampuan yang menggabungkan mekanika, elektronika, perangkat lunak, serta analisis data. Perubahan serupa juga berlangsung pada bidang manufaktur, elektronika, teknologi informasi, dan bidang keahlian lainnya.

Karena itu, pembelajaran SMK perlu bergerak dari sekadar teaching how to do menuju learning how to think, solve problems, and adaptable. Siswa tidak hanya diajarkan menggunakan alat, tetapi juga memahami prinsip kerjanya, menganalisis gangguan, menentukan alternatif penyelesaian, dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Pemanfaatan AI dalam pendidikan juga perlu diarahkan secara tepat. AI dapat membantu simulasi, pencarian informasi teknis, analisis kasus, dan pengembangan materi pembelajaran. Namun, teknologi tersebut tidak boleh menggantikan proses berpikir siswa. Guru perlu memastikan bahwa peserta didik tetap mampu memverifikasi informasi, melakukan pekerjaan secara mandiri, dan memahami alasan di balik setiap keputusan teknis. Teknologi harus memperkuat kompetensi manusia, bukan membentuk ketergantungan baru.

Sekolah dan industri harus bergerak bersama

Ditinjau dari sudut pandang praktis Kepala Sekolah, tantangan terbesar terletak pada rekonstruksi tata kelola internal. Kepala sekolah dituntut menjadi pemimpin yang autentik (authentic leadership) yang tidak hanya fokus pada target penyerapan kerja makro, melainkan hadir sebagai penyedia ekosistem sekolah (job resource) yang mampu membangun kedekatan afektif dan menyulut gairah kerja (work engagement) seluruh guru produktif.

Di sisi lain, dari perspektif Pengamat Pendidikan, arah bimbingan akademik SMK harus mampu menggeser pendekatan instrumental (pemenuhan kebutuhan industri instan jangka pendek) menuju fungsi transformatif jangka panjang. SMK harus diposisikan sebagai alternatif strategis yang setara dengan pendidikan akademik universitas, di mana kurikulum dirancang lincah berdasarkan profil minat siswa dan tantangan riil pasar kerja masa depan. Hal ini menuntut keberanian kolektif untuk merombak paradigma lama yang sekadar menjadikan SMK sebagai pencetak pekerja cepat saji demi mengejar target statistik kepuasan pasar.

Selanjutnya Transformasi pembelajaran tidak mungkin berjalan tanpa perubahan peran guru. Guru produktif SMK perlu terus memperbarui kompetensi melalui pelatihan berbasis industri, sertifikasi, magang guru, dan pengalaman langsung menggunakan teknologi yang berkembang. Tantangannya bukan hanya penguasaan perangkat digital, tetapi kemampuan mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan bidang keahlian dalam satu proses pembelajaran. Intergerasi lintas mata pelajaran juga tidak boleh dikesampingkan dan bahkan sangat mendukung dalam hal ini, guru tidak boleh bergerak secara parsial, guru adaptif dan normatif di tuntut turut mampu mengikuti kebutuhan kompetensi siswanya dibidang keahlian yang akan dikuasinya. Oleh karena itu guru produktif, adaptif dan normatif harus melakukan sinergi yang baik dan memiliki informasi yang lengkap tentang kebutuhan kompetensi siswanya tanpa kehilangan esensi konten yang akan diajarkan. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem dan pola kurikulum yang baik, efektif dan efisien serta terintegerasi di tingkat satuan pendidikan SMK secara mandiri tanpa keluar dari panduan yang diberikan oleh kementrian dan sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi yang akan dicapai.

Sementara itu, dari kacamata Praktisi Industri, DUDI perlu merevolusi cara pandang mereka terhadap kolaborasi pendidikan vokasi. Industri tidak boleh lagi melihat program magang, penyelarasan kurikulum, penyediaan instruktur, pengembangan proyek nyata, peningkatan kompetensi guru, dan penilaian hasil belajar sebagai beban operasional atau sekadar aksi filantropi, melainkan sebagai investasi keberlanjutan roda bisnis jangka panjang. Dunia industri dituntut untuk tidak lagi menjadi konsumen pasif yang hanya menuntut kompetensi siap pakai, melainkan terlibat aktif berinvestasi sejak dalam proses hulu pendidikan. Kerja sama tidak seharusnya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, kunjungan industri, atau penempatan siswa dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kemitraan multipihak (Pentahelix) harus lebih substantif dan diwujudkan dalam bentuk komitmen finansial bersama untuk membangun fasilitas pelatihan bersama (shared services) yang canggih serta mutakhir.

Dari Ekosistem sekolah pencetak tenaga kerja menuju pusat pengembangan kompetensi

Ke depan, SMK perlu membangun ekosistem pembelajaran yang lebih dinamis. Kurikulum harus dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan sektor industri. Fasilitas praktik perlu diperbarui berdasarkan peta teknologi yang relevan, bukan sekadar mengikuti tren pengadaan peralatan. Kepala sekolah juga harus berperan sebagai pemimpin transformasi yang visioner, berfikir taktis dan strategis, mampu mengarahkan sumber daya dengan optimal, membangun kemitraan, dan menciptakan budaya belajar yang adaptif.

Evaluasi kinerja SMK juga perlu diperluas. Keberhasilan sekolah tidak cukup diukur dari jumlah lulusan yang bekerja, tetapi juga dari kesesuaian bidang pekerjaan, penguasaan kompetensi, keberlanjutan karier, kemampuan beradaptasi, dan kontribusi lulusan terhadap produktivitas industri. Guna memanifestasikan ekosistem vokasi yang responsif terhadap disrupsi teknologi ini, diperlukan intervensi regulasi yang spesifik, rigid, dan integratif dari pemangku kebijakan makro:

Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menenngah (Kemendikdasmen) perlu merekonstruksi petunjuk teknis program SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK). Kemendikdasmen harus menjadikan kepemilikan laboratorium teknologi berbasis kebutuhan masa depan sebagai syarat mutlak kelayakan sekolah meraih status bantuan Pusat Keunggulan. Selain itu, porsi pemanfaatan Dana BOS Kinerja ke depan wajib dialokasikan minimal 15 persen khusus untuk pembiayaan sertifikasi teknologi dan kompetensi mutakhir bagi guru produktif reguler secara berkala.

Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus merevisi aturan turunan mengenai tata cara pemagangan dalam negeri. Kemnaker perlu menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) baru yang memberikan insentif administratif, potongan pajak (super tax deduction), dan percepatan sertifikasi industri bagi korporasi yang menyelenggarakan PKL berbasis proyek pemecahan masalah (problem-solving) dunia kerja riil dengan durasi minimal 3 hingga 6 bulan. Regulasi ini juga harus diintegrasikan dengan sistem pengawasan kepatuhan ketenagakerjaan secara nasional.

Pada akhirnya, reorientasi SMK masa depan tidak boleh terjebak pada tekno-sentrisme kompetitif yang mengabaikan kesiapan mental pengajarnya dan alumninya. Keberhasilan hakiki eksosistem SMK abad ke-21 terletak pada formulasi tata kelola yang menjadikan kolaborasi industri bukan sekadar instrumen serapan pasar kerja industri. Lebih dari itu, kemitraan harus menjadi penggerak utama (enabler) yang membiayai dan memfasilitasi lingkungan belajar praktik yang fleksibel, adaptif, dan modern. Era disrupsi teknologi bukan ancaman yang harus dihindari, melainkan perubahan yang harus dipahami dan diantisipasi. SMK tidak boleh hanya menjadi penonton ketika industri bergerak menuju otomatisasi dan kecerdasan buatan. Sekolah harus menjadi bagian dari proses perubahan dengan menyiapkan manusia yang mampu menguasai teknologi, bukan sekadar menggunakannya, kemudian memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk tetap relevan ketika teknologi itu kembali berubah. Sekolah yang hanya mengajarkan keterampilan hari ini berisiko menyiapkan lulusan untuk pekerjaan yang mungkin sudah berubah esok hari. Karena itu, masa depan SMK harus dibangun bukan hanya dengan mesin yang lebih modern, tetapi juga dengan cara berpikir, kompetensi, dan budaya belajar yang lebih maju. Dengan menyatukan agenda teknologi tinggi dan pengembangan kapasitas manusia yang mendalam, SMK masa depan akan tumbuh menjadi instrumen dinamis yang berpusat pada kompetensi unggul guna mendorong pertumbuhan sosio-ekonomi bangsa berskala besar. (*)

Referensi:

Blanch, J., Gil, F., Rodriguez, A., & Antino, M. (2022). Authentic Leadership and Innovation: The Mediating Role of Affective and Cognitive Integration, and Engagement in Work Teams. International Journal of Innovation and Technology Management, 19(1). https://doi.org/10.1142/S0219877021400046

BPS, 2. (2026). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Mei 2026. (82).

Brown, T. (2022). Skill ecosystems in the global South: Informality, inequality, and community setting. Geoforum, 132, 10–19. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.019

Cheng, F., Luo, N., Li, Q., & Wu, Z. (2026). A Hierarchical Causal Architecture for Governing AI-Mediated E-Collaboration Risks in Entrepreneurship Education Using a Socio-Technical Systems Perspective. International Journal of E-Collaboration, 22(1). https://doi.org/10.4018/IJeC.421475

ILO, W. B. /UNESCO. (2023). Building Better Formal TVET Systems - Principles and Practice in Low- and Middle-Income Countries _ International Labour Organization.

Liang, Y., & He, P. (2026). Design and implementation of an AI-powered adaptive learning system for University students. International Journal of Data Science and Analytics, 22(1). https://doi.org/10.1007/s41060-026-01045-5

Majola, E., Geduld, D., & Rangana, N. (2026). Critical pedagogy in context: problematising the application of Paulo Freire’s framework in TVET education in South Africa. International Journal of Training Research, 24(2), 146–161. https://doi.org/10.1080/14480220.2025.2531215

Peraturan Pemerintah Nomor 41. (2015). PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI.

Peraturan Presiden No 68. (2022). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (132424), 17.

Thunqvist, D. P., Gustavsson, M., & Lundkvist, A. H. (2023). The Role of VET in a Green Transition of Industry: A Literature Review. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 10, 361–382. https://doi.org/10.13152/IJRVET.10.3.4

Mahasiswa Magister Pedagogi, Universitas Muhammadiyah Malang. (**)