Bogor, MISTAR.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Agenda tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Pertemuan itu turut dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, agenda tersebut dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan persoalan nasional sekaligus berbagi pengalaman kepemimpinan lintas generasi.

Kehadiran para mantan pimpinan Polri tersebut mempertemukan sejumlah tokoh yang pernah memimpin institusi kepolisian dalam periode berbeda dengan Presiden Prabowo dan Kapolri yang sedang menjabat.

Daftar 10 Mantan Kapolri yang Bertemu Prabowo

Sepuluh mantan Kapolri yang menghadiri pertemuan di Hambalang berasal dari berbagai periode kepemimpinan kepolisian.

Mereka adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Tito Karnavian saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Selain Kapolri Suyudi Ario Seto, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi pemerintahan dan militer.

Mereka antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Pertemuan Berlangsung Saat Kasus Dugaan Penyadapan Diselidiki

Agenda Prabowo bersama para mantan Kapolri berlangsung ketika penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik tengah menjadi perhatian publik.

Dalam perkara tersebut, Presiden Prabowo disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan aktivitas penyadapan juga diduga menyasar sejumlah kalangan lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, media massa, hingga tokoh masyarakat.

Kasus ini kemudian berkembang setelah Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari kalangan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan kepolisian.

Empat Jenderal Polisi Jadi Tersangka

Empat nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Slamet Uliandi tidak menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya yang dikabarkan sedang terganggu.

Penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan masing-masing tersangka dalam aktivitas penyadapan ilegal dan akses terhadap informasi elektronik.

Para Tersangka Terancam Hukuman Penjara

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, para tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Ketentuan lain yang diterapkan adalah Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

Di tengah perkembangan kasus tersebut, pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan Kapolri menjadi perhatian dalam konteks komunikasi dan hubungan kelembagaan kepolisian.

Meski demikian, Sekretariat Presiden secara resmi menyebut agenda tersebut sebagai forum silaturahmi, pertukaran pandangan, dan berbagi pengalaman kepemimpinan. Belum ada keterangan resmi yang menyatakan pertemuan itu secara khusus membahas perkara dugaan penyadapan.