Tel Aviv, MISTAR.ID - Peta politik Israel memasuki babak baru setelah kelompok oposisi mulai memperkuat upaya membentuk pemerintahan tanpa melibatkan Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu. Langkah tersebut menguat setelah hasil pemilihan legislatif tidak memberikan mayoritas mutlak kepada kubu mana pun.

Koalisi oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mengklaim telah memperoleh perkembangan positif dalam membangun dukungan politik. Salah satu kemajuan penting terjadi setelah pemimpin partai oposisi mencabut keberatan terhadap tuntutan agar masyarakat Yahudi ultra-Ortodoks ikut menjalani wajib militer.

Perubahan sikap tersebut membuka peluang terbentuknya kerja sama politik dengan kelompok yang sebelumnya sulit dirangkul oleh oposisi.

Netanyahu, yang dikenal sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Israel, gagal mempertahankan dukungan mayoritas dalam pemilu legislatif pada 27 Oktober lalu. Kondisi serupa juga dialami Eisenkot yang kini berusaha menghimpun kekuatan untuk membentuk pemerintahan baru.

Situasi politik semakin rumit karena masyarakat Israel terbelah dalam menyikapi kepemimpinan Netanyahu. Selain polarisasi politik, warga juga menghadapi kelelahan setelah tiga tahun dilanda konflik.

Dilansir AFP, Senin (9/11/2026), Eisenkot sebelumnya berharap Presiden Israel Isaac Herzog memberikan mandat kepadanya untuk menyusun pemerintahan baru.

Harapan tersebut kemudian mendapat respons positif. Herzog memutuskan memberikan kesempatan kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan setelah melakukan konsultasi dengan para pemimpin partai politik.

Keputusan itu disampaikan melalui pernyataan resmi kantor kepresidenan. Dalam keterangannya, Herzog telah memberitahukan pemimpin Partai Yashar tersebut mengenai rencana penunjukan dirinya sebagai pihak yang bertugas membentuk pemerintahan.

"Presiden telah menyampaikan kepada pemimpin partai Yashar, Gadi Eisenkot, mengenai niatnya untuk menugaskan beliau membentuk pemerintahan," demikian pernyataan kantor Herzog.

Upacara penunjukan resmi dijadwalkan berlangsung pada Minggu di kediaman presiden di Yerusalem. Penugasan tersebut menjadi peluang penting bagi kubu oposisi untuk mengakhiri dominasi politik Netanyahu.

Eisenkot yang merupakan mantan kepala militer Israel kini berupaya menyatukan berbagai kelompok, termasuk kalangan sekuler dan liberal, demi membentuk koalisi pemerintahan.

Dalam prosesnya, oposisi mulai membuka ruang kerja sama dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks. Jika berhasil, aliansi tersebut berpotensi mengamankan jumlah kursi parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Setelah memperoleh kesempatan tersebut, Eisenkot menyatakan kesiapannya untuk berjuang membentuk pemerintahan baru.

Dukungan yang berhasil dihimpun kubu Eisenkot disebut mencapai 67 anggota parlemen. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dukungan terhadap blok Netanyahu yang tercatat sebanyak 46 anggota parlemen.

Meski demikian, koalisi tersebut masih menghadapi tantangan internal. Dukungan terhadap Eisenkot turut berasal dari perwakilan kelompok minoritas Arab di Israel, yang mengalami peningkatan perolehan kursi dalam pemilu kali ini akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Netanyahu.

Di sisi lain, sebagian kelompok sayap kanan dalam barisan oposisi justru menolak jika pembentukan pemerintahan terlalu bergantung pada dukungan anggota parlemen dari kelompok Arab.

Perbedaan kepentingan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Eisenkot untuk memastikan seluruh kelompok pendukung tetap berada dalam satu barisan. Keberhasilan membangun koalisi akan menjadi penentu apakah Israel benar-benar memasuki era pemerintahan baru tanpa Benjamin Netanyahu.