Tel Aviv, MISTAR.ID (6/11/2026) — Kalah pemilu, lalu menuduh pemilu curang. Pola ini kini diduga terjadi di Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dituduh berupaya melakukan kudeta setelah blok politiknya gagal mempertahankan kursi perdana menteri dalam pemilu pekan lalu.

Sejumlah politisi dan komentator menuding Netanyahu memanfaatkan badan intelijen domestik Israel, Shin Bet, untuk menggugat hasil pemilu dan mempertahankan kekuasaannya.

Tuduhan itu muncul setelah blok yang dipimpin Netanyahu tertinggal dari kubu oposisi, menyusul tingginya partisipasi warga Palestina Israel dalam pemilu.

Lebih dari sepekan setelah hasil pemungutan suara diumumkan, Kepala Shin Bet, David Zini, memimpin penyelidikan terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu di kalangan warga Palestina.

Penyelidikan itu mencakup dugaan kecurangan pemilu, penyuapan, hingga campur tangan asing. Namun, Shin Bet belum mempublikasikan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

Keanehannya: Haaretz melaporkan hanya satu penyelidikan Shin Bet terkait pemilu yang dimulai sebelum hari pemungutan suara. Sementara itu, penyelidikan lain yang menyasar pemimpin dan aktivis politik Palestina baru dimulai setelah hasil pemilu keluar.

Jika memang ada kecurangan, kenapa baru diselidiki setelah kalah?

Langkah tersebut juga berlangsung di tengah upaya Netanyahu mendelegitimasi partai-partai yang dipimpin warga Palestina, yakni Ra'am dan Joint List. Kedua partai itu berhasil mengamankan total 19 kursi di parlemen Israel, Knesset, jumlah yang belum pernah mereka capai sebelumnya.

19 kursi itu menjadi kunci. Tanpa suara warga Palestina, blok Netanyahu mungkin masih menang. Dengan suara itu, peta politik berubah total.

Para pengkritik Netanyahu menilai penyelidikan tersebut merupakan upaya untuk menggagalkan hasil pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

Pada Selasa (3/11/2026), Shin Bet menangkap kontributor Middle East Eye, Abd Abu Shahadeh, dengan alasan "penyelidikan terkait keamanan".

Media Israel juga melaporkan Zini ingin menginterogasi sejumlah tokoh politik Palestina, termasuk Ahmad Tibi, Sami Abou Shahadeh, Mansour Abbas, dan Ayman Odeh.

Bukan rakyat biasa, tetapi pejabat terpilih. Bukan setelah ada bukti, tetapi sebelum bukti ditunjukkan.

Pemimpin Partai Demokrat sekaligus tokoh oposisi Israel, Yair Golan, memperingatkan bahwa demokrasi Israel sedang menghadapi ancaman.

"Polisi menahan aktivis politik tanpa surat perintah. Shin Bet mencoba menginterogasi pejabat terpilih senior tanpa memberikan bukti. Pemerintah yang akan segera lengser menolak mengakui hasil pemilu," kata Golan, Rabu (4/11/2026).

Ia kemudian menuduh Netanyahu berusaha melakukan kudeta dan merebut kekuasaan melalui kekerasan.

Mantan Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, melontarkan tuduhan serupa pada Selasa (3/11/2026). Ia menilai Netanyahu berusaha menghancurkan demokrasi dan mencuri hasil pemilu dengan bantuan orang-orang yang loyal kepadanya di lembaga keamanan.

Pernyataan Lapid tersebut diduga merujuk kepada Zini yang diangkat Netanyahu sebagai kepala Shin Bet.

Sementara itu, pemimpin blok oposisi, Gadi Eisenkot, lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik. Ia menuduh Netanyahu memimpin "upaya terorganisasi" untuk "menyabotase demokrasi Israel" melalui hasutan terhadap pejabat terpilih, ancaman kekerasan di jalanan, serta upaya melemahkan lembaga penegak hukum.

Sejumlah jurnalis dan komentator Israel juga mengkritik langkah Netanyahu.

"Perdana menteri, lingkaran terdekatnya, dan para kolaboratornya di lembaga keamanan dan media massa secara aktif mendorong Israel ke dalam krisis konstitusional paling kritis dalam sejarahnya," tulis jurnalis Haaretz, Amos Harel, seperti dilaporkan Middle East Eye.

Harel menyebut tindakan Netanyahu sebagai upaya "kudeta rezim". Ia menilai penggunaan badan intelijen, hasutan terhadap kelompok minoritas, ancaman kekerasan, dan penolakan terhadap hasil pemilu merupakan taktik yang lazim dalam "buku panduan rezim gelap".

Jurnalis media keuangan Israel Calcalist, Moshe Gorali, juga menuding pemerintah menggunakan lembaga intelijen yang loyal untuk menggagalkan hasil pemilu.

"Menolak untuk mengakui hasil pemilu merupakan eskalasi yang signifikan," tulis Gorali.

Jurnalis Ynet, Ronen Bergman, menyebut Israel "sedang berada di tengah upaya kudeta".

Di tengah tuduhan tersebut, Komite Pemilihan Pusat Israel secara resmi menyerahkan hasil pemilu kepada Presiden Isaac Herzog pada Rabu (4/11/2026). Penyerahan hasil resmi itu sekaligus membantah tuduhan kecurangan pemilu yang meluas.

Namun, Shin Bet tetap melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran selama pemilu. Langkah tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi menjadi alat politik untuk menantang hasil pemungutan suara.

Seorang sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada Ynet bahwa investigasi Shin Bet bahkan tidak memiliki bukti kuat.

"Zini tidak tahu apa perannya, apa yang dikatakan hukum, atau bagaimana posisinya dalam kaitannya dengan hukum," kata sumber tersebut.

"Untuk menyelidiki anggota Knesset, Anda membutuhkan lebih dari sekadar spekulasi," tambah sumber tersebut.

Zini sendiri diangkat Netanyahu sebagai kepala Shin Bet pada tahun lalu. Pengangkatannya sempat menuai kritik karena pandangan politiknya yang dinilai berhaluan sayap kanan.

Zini merupakan mantan perwira senior militer Israel dan pernah menjadi pemukim di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Ia juga memiliki hubungan dekat dengan gerakan pemukim.

Menurut laporan media Israel, Zini pernah mengatakan bahwa kepala Shin Bet harus bertindak sesuai hukum, tetapi pada akhirnya tunduk kepada perdana menteri.

Sementara itu, Ynet melaporkan Shin Bet telah memeriksa lebih dari 1.000 laporan dugaan kecurangan pemilu. Namun, tidak satu pun laporan tersebut terbukti memiliki dasar yang kredibel.

Angka yang sangat telak: 1.000 laporan diperiksa, 0 yang terbukti kredibel.

Orang Dekat Netanyahu Diduga Ikut Mengarahkan Penyelidikan

Seorang sumber penegak hukum mengatakan kepada Channel 13 News bahwa Zini menyebut nama sejumlah orang tanpa bukti dan mengulang narasi politik Partai Likud, partai yang dipimpin Netanyahu.

Sumber tersebut menilai tindakan Zini telah memicu krisis kepercayaan paling serius di Shin Bet dalam beberapa dekade terakhir.

Sumber tersebut juga mengatakan posisi Zini perlu dipertanyakan apabila penyelidikan yang dilakukan tidak menghasilkan bukti.

Channel 12 News turut mengungkap dugaan keterlibatan orang dekat Netanyahu dalam penyelidikan tersebut. Dalam laporan yang diterbitkan pada Rabu (4/11/2026), stasiun televisi itu menyebut penyelidikan diarahkan oleh wakil Zini yang disebut memiliki hubungan "sangat dekat dengan Netanyahu".

Wakil Zini yang tidak disebutkan namanya itu dilaporkan mengawasi jalannya penyelidikan sekaligus mengarahkan para penyidik. Padahal, sejumlah pejabat penegak hukum menilai bukti yang tersedia belum cukup untuk mengajukan tuntutan terhadap para tersangka.

Kini, publik Israel dan dunia menanti: apakah Netanyahu akan benar-benar mengakui kekalahan? Atau, Israel akan terjerumus ke dalam krisis konstitusional paling parah dalam sejarahnya? (CNN/hm02)