Jakarta, MISTAR.ID (14/10/2026) — Pemerintah mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menargetkan 8.000 koperasi sudah terisi barang kebutuhan pokok dan siap melayani masyarakat hingga akhir Oktober 2026.

"Kami akan selesaikan ini sampai akhir bulan, mudah-mudahan yang 8.000 ini bisa selesai," kata Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Zulhas mengatakan percepatan ini dilakukan agar koperasi dapat memberikan pelayanan secara bertahap, terutama dalam penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.

Barang yang disiapkan meliputi pupuk bersubsidi, gula, minyak goreng, gas elpiji, serta beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog.

Menurut Zulhas, dari total sekitar 28.000 hingga 29.000 KDKMP yang masih perlu dilengkapi, sebanyak 8.000 koperasi menjadi prioritas pemenuhan operasional dalam waktu dekat.

"Mungkin bisa 8.000-an terisi dalam minggu ini," ujarnya.

Ia mengakui kesiapan koperasi belum merata. Sebagian sudah memiliki perlengkapan dan barang dagangan, sementara sebagian lain masih dalam proses pemenuhan.

"Jadi saya pastikan memang ada yang belum lengkap, ada yang sudah lengkap, ada yang sudah terisi, ada yang belum terisi," katanya.

Selain ketersediaan barang, pemerintah juga memeriksa kesiapan sarana angkutan, seperti truk, mobil pikap, dan becak motor (bentor), untuk menunjang distribusi. Pemeriksaan tidak hanya memastikan keberadaan fisik, tetapi juga kondisi mesin dan kelayakan operasional.

Dari sisi distribusi pangan, Perum Bulog dalam keterangan tertulis pada Selasa (13/10) mencatat sebanyak 1.985 KDKMP masuk dalam cakupan pelayanannya. Rinciannya, 736 koperasi telah mendapatkan pelayanan beras SPHP dan 1.249 lainnya masih dalam proses.

Bulog juga mencatat total pesanan pembelian (purchase order/PO) beras SPHP mencapai 624 ton. Khusus untuk 107 titik KDKMP, pemesanan tercatat sebanyak 53,5 ton dengan target pelayanan rampung pada 14 Oktober 2026.

Sebelumnya, saat meninjau KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10), Zulhas menekankan kesiapan koperasi tidak cukup diukur dari bangunan dan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha dan menyediakan layanan bagi masyarakat.(Antara/hm02)