KPK Tahan Staf Anwar Sadad! Terungkap Dugaan Fee Rp41,7 Miliar dari Dana Hibah Jatim

Penyidik KPK mengenakan rompi tahanan kepada tersangka dengan pengawalan ketat di Gedung Merah Putih Jakarta. (foto ilustrasi:gemini/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (17/11/2026) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI Anwar Sadad, dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur. Penahanan ini membuka kembali sorotan terhadap dugaan aliran commitment fee senilai Rp41,7 miliar yang menyeret mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.
Bagus ditahan pada Senin (16/11/2026), setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ia diduga berperan sebagai penghubung antara Anwar Sadad dan para koordinator lapangan (korlap), termasuk mengoordinasikan pengajuan proposal serta mengelola uang komitmen dari pengurusan dana hibah.
Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp40,5 miliar yang dikaitkan dengan Anwar Sadad dan Rp1,26 miliar untuk Bagus. Totalnya mencapai sekitar Rp41,7 miliar selama periode 2019–2022.
Bagus menjalani penahanan selama 20 hari pertama hingga 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, Anwar Sadad telah berstatus tersangka, tetapi belum ditahan berdasarkan perkembangan perkara hingga 17 November 2026.
Siapa Anwar Sadad? Dari Lingkungan Pesantren hingga DPR RI
Anwar Sadad, yang akrab disapa Gus Sadad, merupakan politisi Partai Gerindra asal Pasuruan, Jawa Timur. Lahir pada 27 November 1973, ia memiliki latar belakang pendidikan keislaman dan pengalaman panjang di dunia organisasi serta politik.
Sadad menempuh pendidikan tinggi di UIN Sunan Ampel Surabaya, mulai dari jenjang sarjana hingga doktor bidang studi Islam yang diselesaikannya pada 2023.
Sebelum terjun ke politik, ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), pernah menjadi pengajar di lingkungan pesantren, serta terlibat dalam organisasi Nahdlatul Ulama.
Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2004–2009. Ia kemudian berkiprah di DPRD Jawa Timur melalui sejumlah periode hingga dipercaya menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024.
Pada Pemilu 2024, Sadad terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II dengan perolehan 93.471 suara. Ia kini tercatat sebagai anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra.
Namun, perjalanan politiknya kini dibayangi perkara dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur yang berkaitan dengan masa jabatannya sebagai pimpinan DPRD provinsi tersebut.
Bagus Wahyudiono Diduga Jadi Penghubung Anwar Sadad dengan Korlap
Berbeda dengan Anwar Sadad, informasi mengenai latar belakang pribadi Bagus Wahyudiono masih terbatas. Ia dikenal sebagai staf sekaligus orang kepercayaan Sadad ketika menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
Dalam konstruksi penyidikan KPK, peran Bagus diduga jauh melampaui pekerjaan administratif.
Ia disebut mengoordinasikan usulan pekerjaan yang dibiayai dana hibah, memeriksa kelengkapan proposal, menghubungkan Anwar dengan para korlap, hingga mengatur permintaan commitment fee.
Bagus juga diduga mengelola penerimaan uang dari para korlap dan membuat rekapitulasi penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan Anwar Sadad.
Penyidik menduga mekanisme tersebut menjadi bagian dari praktik pengurusan dana hibah dengan imbalan uang tertentu.
Dana Hibah Rp291,5 Miliar dan Dugaan Commitment Fee hingga 25 Persen
KPK mengungkap dugaan alokasi dana hibah yang dikaitkan dengan Anwar Sadad mencapai Rp291,5 miliar selama empat tahun anggaran, yakni 2019–2022.
Alokasi terbesar terjadi pada 2021 sebesar Rp121,3 miliar. Sebelumnya, pada 2019 nilainya Rp48,9 miliar dan 2020 sebesar Rp37,6 miliar. Pada 2022, alokasi tersebut mencapai Rp83,7 miliar.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK menduga Anwar meminta commitment fee sebesar 15–20 persen dari kuota dana hibah yang dikaitkan dengannya.
Sementara itu, para korlap yang memperoleh alokasi dana diduga menyerahkan fee sebesar 20–25 persen melalui berbagai mekanisme, baik secara tunai maupun transfer.
Penyerahan uang diduga dilakukan langsung kepada Anwar, melalui Bagus, atau dengan membiayai kebutuhan pribadi Anwar Sadad.
Tak berhenti di situ, setelah dana hibah dicairkan kepada kelompok masyarakat, para korlap juga diduga melakukan pemotongan sebesar 20–30 persen. Akibatnya, dana yang benar-benar digunakan untuk kegiatan masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55–70 persen dari anggaran awal.
Dugaan Penerimaan Rp1,5 Miliar, Emas 1 Kilogram hingga Rumah
Selain dugaan aliran commitment fee Rp41,7 miliar, KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian fasilitas dan barang kepada Anwar Sadad melalui Bagus Wahyudiono.
Pada 28 Juli 2026, penyidik mengungkap dugaan pemberian dari Moch Mahrus berupa uang tunai Rp1,5 miliar, emas sekitar satu kilogram, pelunasan satu unit rumah di Surabaya, serta pembiayaan pendirian usaha stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).
Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan alokasi dana hibah Pokmas sebesar Rp83,4 miliar.
Angka tersebut merupakan alokasi yang dikaitkan dengan pemberian dari Moch Mahrus, berbeda dari total alokasi Rp291,5 miliar yang diduga terkait dengan Anwar Sadad selama empat tahun.
Kasus Dana Hibah Jatim Berawal dari OTT Sahat Tua Simanjuntak
Perkara ini merupakan pengembangan kasus korupsi dana hibah Jawa Timur yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.
Dari pengembangan penyidikan, KPK mengumumkan 21 tersangka pada Oktober 2025, terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai penerima dan 17 pihak pemberi.
Anwar Sadad termasuk dalam kelompok tersangka penerima bersama sejumlah nama lainnya, termasuk mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Achmad Iskandar. Penyidikan terhadap Kusnadi kemudian dihentikan setelah ia meninggal dunia pada Desember 2025.
Dalam perkembangan berikutnya, KPK juga menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk tanah dan apartemen yang dikaitkan dengan Anwar serta dua rumah milik Bagus di Surabaya dan Kabupaten Mojokerto.
KPK Diduga Bongkar Rantai Pengurusan Dana Hibah
Penahanan Bagus Wahyudiono menjadi perkembangan penting karena penyidik kini mendalami dugaan mekanisme pengurusan dana hibah, mulai dari pembagian kuota, pengajuan proposal, permintaan komitmen fee, hingga pengelolaan uang.
Kasus ini juga menyoroti potensi penyalahgunaan dana publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Besarnya alokasi Rp291,5 miliar tidak otomatis berarti seluruh dana tersebut merupakan kerugian negara. Demikian pula dugaan penerimaan Rp41,7 miliar harus dibedakan dari nilai kerugian keuangan negara yang memerlukan pembuktian tersendiri.
Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK, termasuk kemungkinan penahanan Anwar Sadad, penelusuran aliran uang, serta pengungkapan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik pengurusan dana hibah Pokmas Jawa Timur.
(Antara/CNN/Tirto/MPR/KPU/FraksiGerindraDPR/hm27)

