Monday, November 16, 2026
NASIONAL

Menguak Delapan Tokoh Politik yang Masuk dalam Bursa Calon Pengganti Gibran

Mistar.idSelasa, 17 November 2026 pukul 07.00 WIB
menguak_delapan_tokoh_politik_yang_masuk_dalam_bursa_calon_pengganti_gibran

Menguak Delapan Tokoh Politik yang Masuk dalam Bursa Calon Pengganti Gibran. (foto ilustrasi:gemini/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID – Persaingan memperebutkan kursi Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menghangat. Delapan tokoh politik dari sejumlah partai disebut masuk dalam bursa, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun, apakah kedelapan nama tersebut benar-benar menjadi kandidat resmi? Belum. Nama-nama itu masih sebatas wacana dan usulan politik yang mencuat di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden.

Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru. Presiden Prabowo Subianto pun memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR.

Delapan Nama Masuk Bursa, Siapa Saja?

Delapan nama yang diperbincangkan berasal dari sejumlah kekuatan politik di parlemen.

Nama-nama tersebut adalah Puan Maharani dari PDI Perjuangan, Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra.

Tiga nama lainnya yakni Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat.

Daftar tersebut mencuat setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut sejumlah tokoh yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pengganti Gibran.

Meski demikian, penyebutan nama-nama tersebut tidak otomatis menjadikan mereka kandidat resmi. Hingga 16 November 2026, Presiden Prabowo belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Artinya, belum ada kepastian siapa yang akan masuk ke tahap verifikasi administrasi dan mengikuti pemilihan di sidang paripurna.

Dasco hingga AHY, Bagaimana Peluangnya?

Salah satu nama yang cukup menyita perhatian adalah Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus Partai Gerindra tersebut memiliki posisi strategis dalam komunikasi politik di parlemen.

Kedekatannya dengan lingkaran pemerintahan Prabowo serta pengalamannya dalam membangun komunikasi antarkekuatan politik membuat Dasco menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam pembicaraan bursa wapres.

Selain Dasco, Puan Maharani juga memiliki modal politik sebagai Ketua DPR RI. Pengalamannya di parlemen dan posisinya sebagai salah satu tokoh penting PDI Perjuangan menjadikannya figur yang memiliki pengaruh dalam peta politik nasional.

Sementara itu, AHY memiliki pengalaman di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta memimpin Partai Demokrat.

Nama Bahlil Lahadalia, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan juga memiliki basis politik serta pengalaman pemerintahan masing-masing.

Namun, peluang setiap tokoh tetap bergantung pada pertimbangan Presiden Prabowo, komunikasi dengan partai politik, serta penerimaan politik di lingkungan koalisi.

Dengan demikian, popularitas atau kuatnya dukungan terhadap seorang tokoh belum tentu menjamin dirinya terpilih sebagai wakil presiden.

Sidang Pemilihan Wapres Diundur ke 9 Desember 2026

Di tengah menghangatnya bursa kandidat, MPR memutuskan menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, perubahan jadwal dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Muzani, Presiden membutuhkan tambahan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung dan koalisi sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden.

Selain itu, perubahan jadwal memberikan waktu tambahan untuk mempersiapkan seluruh tahapan pengisian jabatan tersebut.

Dengan jadwal baru itu, Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta persyaratan administrasinya paling lambat Rabu, 25 November 2026.

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, yang mengatur batas waktu pengajuan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Bukan Presiden yang Langsung Menunjuk Wapres

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan konstitusi tersebut menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama, tetapi tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk menduduki jabatan wakil presiden.

Kedua calon harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan, mulai dari pemeriksaan kelengkapan persyaratan, penyampaian pernyataan kesiapan pencalonan, hingga pemilihan dalam sidang paripurna MPR.

MPR kemudian memilih satu dari dua kandidat tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara.

Dengan mekanisme ini, keputusan akhir berada di tangan anggota MPR, bukan semata-mata keputusan Presiden.

Siapa Menjalankan Fungsi Wapres Selama Jabatan Kosong?

Kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta membuat pemerintahan berhenti berjalan. Presiden Prabowo tetap menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Namun, perlu dibedakan antara kewenangan Presiden dan jabatan Wakil Presiden. UUD 1945 tidak mengatur penunjukan otomatis seorang menteri atau pejabat lain sebagai pelaksana tugas wakil presiden ketika jabatan tersebut kosong.

Ketentuan mengenai tiga menteri, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Akan tetapi, ketentuan tersebut berlaku dalam kondisi Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Dengan demikian, mekanisme tiga menteri tersebut tidak berlaku untuk kondisi kekosongan jabatan wakil presiden saja.

Perebutan Kursi Wapres Menentukan Peta Politik hingga 2029

Bursa pengganti Gibran bukan sekadar persaingan antartokoh untuk menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Sosok yang nantinya terpilih juga berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan politik di pemerintahan, hubungan Presiden dengan partai-partai koalisi, serta konsolidasi politik menjelang akhir masa jabatan 2024–2029.

Karena itu, Presiden Prabowo tidak hanya perlu mempertimbangkan pengalaman dan kapasitas kandidat, tetapi juga dukungan politik serta kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan.

Untuk saat ini, delapan nama yang beredar masih berada dalam tahap wacana politik. Belum ada satu pun yang dapat dipastikan sebagai kandidat resmi sebelum Presiden menyerahkan dua nama kepada MPR.

Publik kini menanti keputusan Prabowo yang dijadwalkan menyerahkan dua kandidat paling lambat 25 November 2026.

Selanjutnya, sidang paripurna MPR pada 9 Desember 2026 akan menjadi penentu siapa yang mengisi kursi Wakil Presiden RI untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024–2029.

(BeritaTren/Antara/CNN/JDIHSetjenDPR/hm27)

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan perkembangan informasi yang tersedia hingga 16 November 2026, malam. Status dan keputusan resmi pencalonan tetap perlu diperbarui mengikuti pengumuman Presiden dan MPR.