MPR Siapkan Verifikasi 22 Syarat Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah Dua Kandidat Ikut Diperiksa

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan keterangan kepada insan pers. (foto:antara/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID – Dua calon wakil presiden (cawapres) yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI harus melewati pemeriksaan ketat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyiapkan verifikasi terhadap 22 persyaratan, termasuk kelengkapan dokumen pendidikan atau ijazah para kandidat.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo.
Menurut Muzani, setiap kandidat wajib memenuhi seluruh ketentuan administrasi yang telah ditetapkan sebelum mengikuti proses pemilihan dan penetapan wakil presiden melalui sidang paripurna MPR.
"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ijazah Dua Kandidat Masuk Pemeriksaan
Muzani belum membeberkan secara terperinci ke-22 persyaratan yang harus dipenuhi calon wakil presiden tersebut.
Namun, dia memastikan seluruh dokumen akan diperiksa oleh tim verifikasi yang telah dibentuk MPR. Pemeriksaan mencakup berbagai kelengkapan administrasi, termasuk dokumen ijazah.
Tim verifikasi tersebut dikoordinasikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, dengan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman sebagai ketua tim.
Muzani menyebutkan, tim tersebut nantinya akan menjelaskan secara terperinci hasil pemeriksaan maupun persyaratan yang wajib dipenuhi kedua kandidat.
"Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan secara detail, termasuk ijazah dan seterusnya," ujarnya.
Sidang Pemilihan Wapres Dijadwalkan 9 Desember
Selain membentuk tim verifikasi, Rapat Gabungan MPR RI juga menyepakati pembentukan panitia ad hoc yang bertugas mempersiapkan proses pemilihan dan penetapan wakil presiden.
Panitia ad hoc tersebut akan dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto. Sementara itu, keanggotaan panitia ditetapkan sebanyak 26 orang.
MPR juga telah menetapkan Rabu, 9 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Tanggal tersebut menjadi momentum bagi MPR untuk melaksanakan proses pemilihan dan penetapan wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
"Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden," kata Muzani.
Dengan demikian, tahapan pengisian jabatan wakil presiden kini memasuki proses persiapan administrasi dan kelembagaan. Publik selanjutnya menanti dua nama yang akan diajukan Prabowo serta hasil verifikasi MPR sebelum pemilihan berlangsung.
(Antara/hm27)

