Fraksi PKS Harap Ranperda Sistem Kesehatan Mampu Jawab Persoalan Masyarakat

Juru bicara Fraksi PKS, Rajudin Sagala, saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna. (Foto: Humas DPRD Medan/Mistar)
Medan, MISTAR.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah persoalan pelayanan kesehatan yang perlu diakomodasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Kesehatan. Persoalan tersebut di antaranya kendala rujukan, pelayanan yang belum maksimal, hingga ketersediaan kamar rumah sakit.
Juru bicara Fraksi PKS, Rajudin Sagala, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Ranperda Sistem Kesehatan ini harus bisa menjadi kepastian hukum dan mengatasi segala persoalan pelayanan kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” tegas Rajudin dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (16/11/2026).
Rajudin mengatakan, masyarakat kerap mengeluhkan kendala dan keterlambatan memperoleh rujukan, meskipun membutuhkan penanganan medis lanjutan.
“Ranperda ini harus menjadi jawaban atas semua keluhan tentang kesehatan. Gencarkan Program Promotif dan Preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan, tetapi harus mengutamakan pencegahan penyakit,” katanya.
Dalam pelaksanaan layanan Universal Health Coverage (UHC), Fraksi PKS juga menyoroti keluhan pasien yang ditolak puskesmas karena memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan, meskipun telah dijamin melalui program berobat gratis.
"Pemko Medan diminta memastikan persoalan administrasi tersebut tidak menghalangi masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan," tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS mengingatkan Pemko Medan agar aktif mengawasi ketersediaan kamar di rumah sakit.
“Informasi ketersediaan kamar juga harus jelas ke depan, jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan menjadi korban. Evaluasi rumah sakit jika menyampaikan informasi tidak benar, terutama terhadap pasien BPJS atau UHC,” pesannya.
Rajudin juga mendorong Pemko Medan meningkatkan kualitas pelayanan tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.
"Pelayanan kesehatan harus mengedepankan sikap humanis, profesional, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat," pungkasnya.

