Mahfud MD Sarankan Gibran Mundur daripada Dimakzulkan, Singgung Peluang Pilpres 2029

Jakarta, MISTAR.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pengunduran diri secara sukarela menjadi pilihan yang lebih baik bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibandingkan menghadapi proses pemakzulan.

Menurut Mahfud, pengunduran diri dapat menyelesaikan polemik lebih cepat dan mengurangi potensi kegaduhan politik. Ia menyampaikan pandangan tersebut melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/11/2026) dan dikutip Mistar.id pada Rabu (11/11/2026).

“Menurut saya, bagi kepentingan bangsa dan negara, akan lebih cepat dan lebih soft kalau dia meminta mengundurkan diri saja,” kata Mahfud.

Mahfud Khawatir Pemakzulan Memicu Polemik Baru

Mahfud menjelaskan, proses pemakzulan berpotensi membuka kembali berbagai persoalan yang menjadi latar belakang polemik jabatan Gibran.

Ia menilai pembahasan tersebut dapat memicu perdebatan baru di tengah masyarakat. Karena itu, Mahfud menyarankan agar penyelesaian dilakukan secara sukarela tanpa saling membuka persoalan masing-masing pihak.

“Kalau nanti pakai pemakzulan itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja itu terhormat,” ujarnya.

Ia mengaku pernah menyampaikan pandangan serupa dalam diskusi bersama Andi Widjajanto. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menyebut pengunduran diri sebagai jalan yang dinilai lebih terhormat.

Gibran Masih Berpeluang Maju pada Pilpres 2029

Dalam pembahasan yang sama, muncul analisis bahwa pengunduran diri dan pemakzulan dapat memberikan konsekuensi berbeda terhadap catatan politik seorang pejabat.

Mahfud tidak sepenuhnya sependapat dengan anggapan bahwa pemakzulan otomatis menutup peluang Gibran untuk kembali mencalonkan diri pada masa mendatang.

Menurutnya, Gibran masih dapat mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029 selama mampu memenuhi persyaratan pencalonan, terutama terkait dokumen pendidikan setingkat SMA.

Mahfud menjelaskan, persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan pengakuan terhadap dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan, bukan keputusan pidana yang secara otomatis mencabut hak politik seseorang.

Ia juga menyebut tidak ada larangan konstitusional yang secara otomatis membuat seseorang kehilangan hak untuk mencalonkan diri hanya karena pernah diberhentikan melalui proses pemakzulan. Namun, persoalan tersebut belum memiliki preseden yang jelas di Indonesia.

“Kalau ternyata ada, ya boleh saja,” kata Mahfud, merujuk pada kemungkinan Gibran memiliki bukti kelulusan yang sah.

Proses Pemakzulan Dinilai Tetap Perlu Berjalan

Meski menyarankan pengunduran diri, Mahfud tidak meminta proses politik di DPR dihentikan.

Menurutnya, proses tersebut sebaiknya tetap berjalan secara paralel. Langkah ini diperlukan agar proses konstitusional tidak terhenti apabila Gibran belum menyampaikan pengunduran diri secara resmi.

Mahfud menjelaskan, apabila surat pengunduran diri benar-benar disampaikan ketika proses pemakzulan berlangsung, mekanisme selanjutnya akan beralih pada penyelesaian pemberhentian karena pengunduran diri.

“Begitu dalam proses itu datang surat pengunduran diri, semua proses berpindah ke soal berhenti karena mengundurkan diri,” ujarnya.

Persoalan Dokumen Pendidikan Masih Menjadi Sorotan

Polemik mengenai jabatan Gibran turut berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024.

Putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan menjadi salah satu perkembangan hukum yang memengaruhi pembahasan tersebut. Untuk pencalonan pada 2029, persyaratan pendidikan tetap harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Dengan demikian, pengunduran diri maupun kemungkinan pemakzulan tidak otomatis menentukan tertutup atau terbukanya peluang Gibran maju sebagai calon presiden. Pemenuhan persyaratan hukum dan administrasi pencalonan tetap menjadi faktor penting.