Pajak Pantai Bali Lestari Jadi Polemik, Bapenda Sergai Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat

Sergai, MISTAR.ID - Pengelola objek wisata Pantai Bali Lestari (BL) di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), menolak membayar pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai untuk tahun 2025.

Pajak yang dipersoalkan meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman, Pajak Air Bawah Tanah (ABT), PBJT Jasa Parkir, serta PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sergai mengaku telah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali kepada pengelola Pantai Bali Lestari agar memenuhi kewajiban pajak tersebut. Namun, hingga pemeriksaan berakhir, pihak pengelola tetap menolak membayar pajak daerah.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapenda Sergai, Viktor Simamora, mengatakan penolakan tersebut dilakukan sejak September 2025. Pengelola beralasan telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kementerian Kehutanan setelah terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Kehutanan Nomor SE.6/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2025 tertanggal 30 Juli 2025 tentang Kegiatan di Bidang Kehutanan dalam Kawasan Hutan yang Tidak Dikenakan Pungutan Pajak/Retribusi.

"Atas dasar tersebut, pengelola Pantai BL menolak melakukan pembayaran pajak daerah dan tidak menyampaikan laporan hasil kegiatan usahanya kepada Bapenda. Pengelola BL telah membayar PNBP ke Kementerian Kehutanan. Jadi, Bali Lestari tidak membayar pajak setelah surat edaran Kementerian Kehutanan tersebut terbit. Sebelumnya mereka taat pajak," kata Viktor kepada wartawan di Kantor Bapenda Sergai, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Bapenda Sergai tetap melakukan penagihan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Ini kan terkait aturan dari atas. Kita mengikuti aturan terkait itu benar atau salah, kita tidak bisa pastikan. Kalau kami bekerja sesuai Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Jadi, terkait pajak Bali Lestari, sampai saat ini kami masih menagih," katanya.

Viktor menjelaskan, PNBP yang dibayarkan kepada Kementerian Kehutanan berbeda dengan pajak daerah. Karena itu, Bapenda Sergai telah menyurati Kementerian Keuangan untuk meminta kepastian mengenai ketentuan dalam surat edaran tersebut.

"Dalam surat edaran Kementerian tersebut sudah jelas ada PNBP, namun ini pajak daerah, jadi dua hal berbeda. Dalam hal ini kami sudah menyurati Kementerian Keuangan terkait surat edaran ini," sebutnya.

Menurut Viktor, jawaban dari Kementerian Keuangan mengatakan daerah tetap berhak menagih pajak.

"Secara kawasan hutan [itu wewenang] PNBP, secara pajak daerah juga berhak. Namun, pihak Bali Lestari mempunyai pendapat sendiri. Kita tidak bisa memaksakan pendapat seseorang," sebutnya.

Selain Kementerian Keuangan, Bapenda Sergai juga telah menyurati Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan apakah pemerintah daerah masih memiliki kewenangan memungut pajak dari usaha yang beroperasi di kawasan hutan.

"Jadi, sampai saat ini kami sedang menunggu jawaban dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri, apakah kami tidak berhak menarik pajak lagi di kawasan hutan atau kami masih berhak," ujarnya.

Lebih lanjut Viktor menjelaskan, bahwa Pantai Bali Lestari telah membayarkan PNBP sebesar 0,5 persen dari omzet berdasarkan laporan penjualan ke pemerintah pusat.

Sementara itu, jumlah pajak daerah tahun 2025 yang belum dibayarkan kepada Pemkab Sergai belum dapat dipastikan. Sebab, besaran pajak dihitung berdasarkan laporan usaha yang disampaikan wajib pajak setiap bulan melalui sistem self-assessment.

"Pajak itu kan berdasarkan laporan self-assessment. Jadi, kami akan menetapkan pajak ketika mereka melaporkan. Setiap bulan bisa berubah-ubah. Kalau ingin mengetahui berapa PNBP yang dibayar oleh Pantai Bali Lestari, datang saja ke Kementerian Kehutanan Sumatera Utara yang berada di Pematangsiantar," ungkapnya.

Sementara itu, Pengawas Pantai Bali Lestari, Samsul Efrizal, yang akrab disapa Batak, membenarkan pihaknya telah menerima surat teguran dan penagihan pajak dari Bapenda Sergai.

Namun, pihaknya tetap menolak membayar pajak daerah karena merasa telah memenuhi kewajiban melalui pembayaran PNBP kepada Kementerian Kehutanan.

"Kami, dari pihak kelompok Pantai Bali Lestari, taat hukum. Karena lokasi kami ini adalah daerah kehutanan, jadi kami mengikuti peraturan kehutanan dan membayar PNBP ke Kementerian Kehutanan. Otomatis kami mengikuti peraturan yang berlaku," katanya.

Samsul menegaskan, pihaknya bersedia memenuhi kewajiban daerah apabila Bapenda Sergai dapat menunjukkan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan pemungutan pajak di kawasan hutan.

"Jadi, kalau Bapenda Sergai memaksa kami membayar pajak, kalau ada dasar hukum dan undang-undangnya yang jelas, kami ikuti. Kalau kawasan hutan itu dikembalikan menjadi lahannya Pemerintah Kabupaten, berarti otomatis kami ikut aturan pemerintah kabupaten," ungkapnya saat ditemui di Pantai Bali Lestari, Selasa (10/11/2026) malam sekitar pukul 19.30 WIB. (*)