Dari Tragedi 1965 hingga Semanggi I dan II 1998: Pemerintah Bentuk Tim Tuntaskan 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat, Dipimpin Otto Hasibuan

Jakarta, MISTAR.ID (10/11/2026) - Pemerintah membentuk kelompok kerja gabungan untuk menuntaskan 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, mulai dari Tragedi 1965-1966 hingga Kerusuhan Mei 1998. Tim itu dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan.

Pembentukan tim tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) bersama Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan dari 13 kasus tersebut, baru empat kasus yang sudah disidangkan di pengadilan. Sisanya masih berputar di tahap penyelidikan dan penyidikan tanpa penyelesaian yang jelas.

"Kita membahas penanganan yang cukup lama kita lakukan terhadap 13 kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat dan dari 13 kasus itu baru empat kasus yang disidangkan oleh pengadilan," kata Yusril.

Yusril menyebutkan, belasan kasus itu masih berada di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Berkasnya bolak-balik, tetapi belum menemukan titik terang.

"Sedangkan 13 kasus masih dalam tahap penyelidikan oleh Komnas HAM dan diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, dikembalikan bolak-balik dan sampai hari ini belum ada titik terang penyelesaiannya," ujarnya.

Menurut Yusril, pembentukan tim gabungan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta kasus-kasus lama itu segera ditindaklanjuti, dicari penyebab macetnya, lalu dicarikan jalan keluarnya.

"Sesuai dengan arahan Presiden supaya kami menindaklanjuti kasus-kasus ini, mencari sebab kenapa dia tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa masalahnya dan karena itulah kami menyelenggarakan rapat koordinasi pada pagi hari ini dengan mengundang pihak-pihak yang terkait baik dari Kemenko Polkam maupun dari Komnas HAM dan dari Kejaksaan Agung," katanya.

Yusril menilai salah satu penghambat terbesar adalah perbedaan penafsiran mengenai kategori pelanggaran HAM berat. Hingga kini, belum ada pandangan yang sama tentang perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Dan ternyata di sinilah kemandekan itu terjadi. Pertama, adalah menyangkut kesamaan persepsi tentang HAM, kualifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat, itu perlu ada satu kesamaan persepsi. Karena pada prinsipnya semua kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua pelanggaran HAM terkategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat," jelasnya.

Perbedaan persepsi itu membuat proses penyelidikan dan penyidikan berjalan lambat. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung kerap tidak sepakat mengenai pemenuhan unsur pelanggaran HAM berat, sehingga berkas perkara sulit naik ke tahap penuntutan.

Wamenko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, menyatakan bersedia memimpin tim gabungan tersebut. Ia menegaskan tim itu akan bekerja cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar hukum.

"Nah, oleh karena itu, kita bentuk tim ini, saya minta menjadi ketua timnya, nanti kita minta kepada para pihak, mungkin juga para pakar hukum seperti berita tadi, ahli. Karena kalau kita mengatakan bahwa ini undang-undangnya yang diubah, itu makan waktu lagi dan selesai," ujar Otto.

Otto menekankan, fokus tim bukan lagi memperdebatkan kasusnya satu per satu, melainkan membenahi prosedurnya agar kasus bisa dilanjutkan.

"Ini kan bukan kasusnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana prosedur agar kasus ini bisa dikerjakan, dilanjutkan. Ini persoalannya. Jadi, siapalah pihak-pihak nanti yang tersangkut dalam prosedur ini, nah itu nanti akan kita libatkan nanti," ucap Otto.

Berikut uraian singkat 13 kasus yang dimaksud pemerintah:

1. Peristiwa 1965-1966

Pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, dan penghilangan orang yang diduga terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Korbannya tersebar di berbagai daerah, terutama Jawa, Bali, dan Sumatra.

2. Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985

Penembakan terhadap orang yang diduga pelaku kejahatan jalanan pada masa Orde Baru. Mayat korban banyak ditemukan di tempat umum tanpa proses hukum.

3. Peristiwa Talangsari 1989

Bentrokan berdarah di Dusun Talangsari, Lampung, yang melibatkan aparat dan kelompok pengajian. Peristiwa itu menewaskan puluhan warga, termasuk perempuan dan anak.

4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos-Pos Lainnya di Aceh 1989-1998

Penyiksaan, pembunuhan, dan kekerasan seksual yang diduga terjadi di pos militer Rumoh Geudong, Pidie, dan pos lainnya selama operasi militer di Aceh.

5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998

Penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi menjelang berakhirnya Orde Baru. Sebagian korban ditemukan kembali, sebagian lainnya hingga kini belum diketahui keberadaannya.

6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan massal di Jakarta, Solo, Medan, dan beberapa kota lain yang disertai penjarahan, pembakaran, pembunuhan, dan kekerasan seksual. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu jatuhnya Orde Baru.

7. Peristiwa Trisakti 1998

Penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti saat demonstrasi menuntut reformasi pada 12 Mei 1998. Empat mahasiswa tewas dalam peristiwa itu.

8. Peristiwa Semanggi I 1998

Bentrokan antara aparat dan demonstran di kawasan Semanggi, Jakarta, pada November 1998. Sejumlah mahasiswa dan warga sipil tewas tertembak.

9. Peristiwa Semanggi II 1999

Bentrokan susulan di kawasan Semanggi pada September 1999 saat demonstrasi menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya. Sejumlah demonstran dan warga tewas.

10. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999

Pembunuhan berantai terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ratusan orang tewas dalam rentang waktu tersebut.

11. Peristiwa Simpang KKA 1999

Penembakan terhadap warga sipil di Simpang Kuala Kerto (KKA), Aceh Utara, saat mereka melakukan aksi protes. Puluhan warga tewas dan luka-luka.

12. Peristiwa Wasior 2001

Kekerasan terhadap warga di Wasior, Papua, setelah penyerangan terhadap perusahaan dan aparat. Warga diduga menjadi korban penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan.

13. Peristiwa Wamena 2003

Bentrokan dan operasi keamanan di Wamena, Papua, setelah perampasan senjata dari gudang Koramil. Sejumlah warga sipil tewas, rumah dibakar, dan warga mengungsi.

Pemerintah berharap tim gabungan yang dipimpin Otto Hasibuan bisa menyamakan persepsi, mempercepat prosedur, dan memberi kepastian hukum bagi korban maupun keluarga korban. (hm02)