Puan Maharani Tegaskan Gibran Masih Wapres, Begini Respons soal Usulan Pemakzulan

Jakarta, MISTAR.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara mengenai isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ramai diperbincangkan. Puan menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai kabar yang belum memiliki kepastian.

Menurut Puan, spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur justru berpotensi menimbulkan keresahan apabila tidak didasarkan pada fakta dan keputusan resmi.

"Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," kata Puan.

Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut juga kembali menegaskan status Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Masih, Gibran masih wapres," ujarnya.

Puan Respons Gerakan Anggota DPR Usulkan HMP untuk Gibran

Selain menanggapi kabar pengunduran diri Gibran, Puan turut dimintai keterangan mengenai langkah sejumlah anggota DPR yang mulai mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Namun, Puan belum memberikan penjelasan terperinci mengenai kemungkinan pembahasan usulan tersebut dalam rapat Badan Musyawarah DPR. Ia hanya menyebut belum ada agenda terkait hal itu.

"Belum ada (agenda)," kata Puan.

Usulan HMP menjadi perhatian setelah sejumlah anggota DPR menyatakan dukungan untuk menggunakan hak konstitusional tersebut dalam menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.

Mardani Ali Sera Klaim Lebih dari 25 Anggota DPR Teken HMP

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, sebelumnya mengungkapkan bahwa lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusul Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.

Mardani juga membagikan foto dokumen berjudul "Pengusul Hak Menyatakan Pendapat". Namanya tercantum pada urutan pertama dalam daftar tersebut.

Ia menyebut para penandatangan berasal dari berbagai fraksi di DPR. Meski demikian, dukungan diberikan secara pribadi dan tidak mewakili sikap resmi masing-masing fraksi.

"Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," ujar Mardani pada Selasa (10/11/2026).

Selain daftar pengusul, terdapat dokumen lain yang memuat penjelasan serta dasar pasal terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Pemicu Usulan HMP

Wacana penggunaan HMP terhadap Gibran berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah muncul pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti dokumen kelulusan setara SMA yang dimaksud dalam perkara tersebut. Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah dan batal.

Perkembangan itu kemudian mendorong sejumlah anggota DPR membicarakan kemungkinan penggunaan hak konstitusional parlemen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

HMP Bukan Berarti Gibran Langsung Dimakzulkan

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 serta Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.

Hak tersebut dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, hingga dugaan pelanggaran oleh presiden maupun wakil presiden.

Namun, pengumpulan tanda tangan pengusul HMP tidak otomatis membuat proses pemakzulan berjalan atau menyebabkan Gibran kehilangan jabatannya.

Pemberhentian wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Karena itu, setiap tahapan harus melalui prosedur yang berlaku sebelum menghasilkan keputusan resmi.

Untuk saat ini, Puan meminta masyarakat tetap tenang dan tidak membangun spekulasi mengenai masa jabatan Gibran sebelum terdapat perkembangan resmi dari lembaga terkait.