Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Digelar Propam Polri, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Berlanjut

Jakarta, MISTAR.ID - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mulai memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Irjen Ahrie Sonta Nasution melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026). Pemeriksaan ini berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa sidang etik terhadap Ahrie telah dilaksanakan sesuai jadwal.

"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri," kata Johnny kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Namun, Johnny belum membeberkan susunan anggota majelis yang bertugas memimpin sidang KKEP tersebut.

Kuasa Hukum Sebut Ahrie Sonta Siap Terbuka

Di tengah proses pemeriksaan, pihak Ahrie Sonta menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan hukum yang berjalan. Kuasa hukumnya, Krisna Murti, menegaskan kliennya akan bersikap kooperatif untuk membantu mengungkap perkara tersebut.

"Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini," ujar Krisna dalam keterangan video yang dikonfirmasi pada Sabtu (7/11/2026).

Krisna juga memastikan Ahrie telah mendapatkan pendampingan hukum sejak pertama kali diperiksa sebagai saksi hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Menurutnya, proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Ia turut membantah adanya intimidasi terhadap kliennya.

Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Dugaan Penyadapan

Perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo ini menyeret empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penetapan status tersangka tersebut berkaitan dengan dugaan akses dan penyadapan terhadap sistem komunikasi elektronik. Meski demikian, dugaan keterlibatan masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Selain penyidikan pidana, pemeriksaan kode etik juga menjadi bagian dari penanganan perkara di internal kepolisian.

Polisi Terapkan Pasal KUHP dan UU ITE

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut mengatur larangan melakukan tindakan tanpa hak terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, termasuk mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, maupun mencatat transmisi informasi.

Selain itu, penyidik menggunakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP yang mengatur akses secara sengaja dan tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain.

Penerapan hukum juga mencakup Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini mengatur larangan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak.

Sidang etik terhadap Ahrie Sonta menjadi salah satu tahapan penanganan internal Polri. Sementara itu, proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.