Toba, MISTAR.ID (9/11/2026) – Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Toba telah menerima usulan lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2027 dari 34 desa. Usulan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas PUTR Kabupaten Toba, Wesly Rudy Situmorang, mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat edaran kepada 16 camat di Kabupaten Toba sejak 14 September 2026 terkait persiapan pelaksanaan PTSL Tahun 2027.

Program tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Menurut Wesly, setiap camat diminta melakukan koordinasi dan persiapan sejak dini, termasuk menginventarisasi bidang-bidang tanah yang berpotensi diusulkan sebagai lokasi PTSL Tahun 2027. Koordinasi tersebut juga diharapkan melibatkan seluruh pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Toba.

"Hingga saat ini, desa yang telah mengajukan permohonan PTSL langsung ke Dinas PUTR sebanyak 34 desa. Rinciannya, Kecamatan Balige sebanyak 15 desa, Kecamatan Porsea tujuh desa, dan Kecamatan Uluan 12 desa," ujar Wesly, Senin (9/11/2026).

Ia mengatakan jumlah desa pengusul tersebut masih berpotensi bertambah. Sebab, pemerintah desa melalui kepala desa masing-masing juga dapat menyampaikan usulan dan dokumen secara langsung kepada BPN Kabupaten Toba.

"Sejauh ini, informasi yang kami terima, ada beberapa desa di kecamatan yang langsung menyampaikan dokumen usulan ke BPN Kabupaten Toba, seperti Kecamatan Silaen dan Kecamatan Bonatualunasi. Kami masih mengupayakan memperoleh data tersebut dari BPN," ucapnya.

Wesly berharap pelaksanaan PTSL Tahun 2027 dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat secara lebih maksimal dibandingkan tahun 2026.

Pada tahun 2026, realisasi penerbitan sertifikat tanah melalui program tersebut mencapai 503 bidang. Untuk tahun 2027, pihaknya berharap jumlahnya dapat meningkat hingga 1.000 bidang tanah.

"Semoga pada tahun 2027 tidak terkendala pendanaan akibat efisiensi anggaran sehingga target 1.000 sertifikat bidang tanah dapat diterbitkan untuk masyarakat di kabupaten ini," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BPN Kabupaten Toba, Aswan Pangihutan Tarigan, mengatakan program PTSL telah dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan sejak 2017. Namun, pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi berdampak terhadap pengurangan target penerbitan sertifikat tanah pada 2026.

"Sesungguhnya target tahun 2026 sebanyak 1.000 bidang. Namun, karena dampak efisiensi, yang mampu direalisasikan sebanyak 503 bidang. Untuk tahun 2027 sudah direncanakan sebanyak 1.000 bidang. Hanya saja, kita belum dapat memastikan apakah akan terdampak efisiensi sehingga bisa saja terjadi pengurangan seperti tahun ini," ujar Aswan.