Daftar Partai Politik dan Kelompok Masyarakat yang Desak Pemakzulan Gibran

Jakarta, MISTAR.ID - Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.

Sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat meminta DPR RI menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional, salah satunya Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya menerima banyak aspirasi mengenai polemik Wakil Presiden tersebut. Aspirasi datang dari anggota DPR lintas fraksi hingga berbagai organisasi masyarakat.

"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11/2026).

Lantas, siapa saja partai politik dan kelompok masyarakat yang menyuarakan pemakzulan Gibran?

1. Surya Paloh dan Partai NasDem

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan Gibran dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak tersedia alternatif penyelesaian lainnya.

Menurut Paloh, polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi persoalan yang perlu disikapi dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa.

"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Paloh di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Paloh juga mengaku prihatin karena persoalan tersebut muncul ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran baru berjalan sekitar dua tahun.

2. Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai mekanisme DPR dalam menyikapi polemik tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai hak interpelasi maupun hak angket bukan pilihan yang perlu didahulukan.

Menurutnya, DPR dapat mempertimbangkan HMP untuk menyampaikan sikap kelembagaan setelah muncul putusan dari MA dan MK.

"Jadi, kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doli, Senin (9/11/2026).

3. PDI Perjuangan

PDI Perjuangan (PDIP) juga menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta partai tersebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan HMP menjadi salah satu opsi yang dinilai relevan untuk membahas persoalan Wakil Presiden.

"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Hasto juga menyebut PDIP terus menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi DPR.

Ia menilai tekanan publik terhadap persoalan politik nasional semakin menguat, termasuk setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menjadi perhatian sejumlah pihak.

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terbuka mendorong DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat apabila Gibran tidak mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan pilihan yang menurut partainya perlu dipertimbangkan setelah putusan MA dan MK.

"Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Almuzzammil, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, PKS menegaskan langkah tersebut membutuhkan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR.

Partai tersebut juga menyatakan setiap proses harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikuti mekanisme kelembagaan.

5. Aliansi Rakyat Menggugat

Desakan pemakzulan Gibran tidak hanya datang dari partai politik. Aliansi Rakyat Menggugat juga menyuarakan tuntutan serupa melalui demonstrasi di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk dan menyampaikan tuntutan agar Gibran meninggalkan Istana Wakil Presiden.

Mereka juga menyerukan pemakzulan Gibran melalui orasi di lokasi demonstrasi.

Salah seorang orator menyebut Istana Wakil Presiden sebagai rumah rakyat yang dapat didatangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

6. Forum Kebangsaan DIY

Kelompok masyarakat lainnya yang menyuarakan pemakzulan adalah Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sejumlah aktivis dan tokoh yang tergabung dalam forum tersebut melakukan aksi simbolis dengan menurunkan foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk penyampaian pesan politik terkait tuntutan pemakzulan Wakil Presiden.

Ia juga mengingatkan DPR RI agar memperhatikan aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Putusan MA dan MK yang Memicu Desakan Pemakzulan

Polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu latar belakang munculnya desakan pemakzulan.

Pada 6 Oktober 2026, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.

Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan dalam persyaratan Pilpres 2024 tidak sah.

Perkembangan kedua putusan tersebut kemudian menjadi perhatian partai politik dan kelompok masyarakat.

DPR Jadi Sorotan dalam Polemik Pemakzulan Gibran

Dengan munculnya berbagai aspirasi dari partai politik dan kelompok masyarakat, DPR RI menjadi salah satu lembaga yang mendapat perhatian dalam perkembangan polemik tersebut.

Hak Menyatakan Pendapat menjadi mekanisme yang kini banyak disuarakan untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.

Meski demikian, desakan politik dan aspirasi masyarakat tidak otomatis membuat seorang Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya.

Proses pemakzulan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk mekanisme di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR sesuai aturan yang berlaku.