Jakarta, MISTAR.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengambil sikap terkait polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia meminta para anggota parlemen tidak membiarkan polemik terus berlarut-larut karena masih banyak persoalan nasional yang membutuhkan perhatian bersama.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat dihubungi pada Senin (9/11/2026).

Menurutnya, DPR perlu menentukan langkah konstitusional yang akan digunakan untuk merespons perkembangan persoalan dokumen pendidikan Gibran, terutama setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik wakil presiden tersebut.

Ganjar Minta DPR Segera Gunakan Hak Konstitusional

Ganjar mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi dan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga mempunyai sejumlah hak konstitusional, meliputi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Ganjar meminta DPR segera membahas pilihan kewenangan yang dapat digunakan untuk menyikapi persoalan Gibran.

Ia menilai komunikasi antarpartai politik di parlemen diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain itu, Ganjar mengingatkan bahwa pemerintah dan DPR masih menghadapi berbagai pekerjaan besar, mulai dari persoalan ekonomi, lingkungan, bencana, hingga dinamika geopolitik.

Putusan MA Jadi Sorotan dalam Polemik Gibran

Desakan Ganjar muncul setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Surat tersebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen itu berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri ke jenjang pendidikan setingkat SMA di Indonesia.

Perjalanan Gugatan Subhan Palal hingga Dikabulkan MA

Sebelum mencapai tingkat kasasi, gugatan Subhan Palal sempat tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.

Subhan kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Tidak berhenti di situ, Subhan melanjutkan upaya hukum melalui kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasilnya, MA mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Putusan itu kemudian menjadi perhatian karena dokumen yang disengketakan merupakan surat penyetaraan pendidikan yang pernah digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Polemik Gibran Juga Disorot dalam Putusan MK

Selain putusan MA, persoalan pendidikan Gibran sebelumnya turut menjadi pembahasan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Putusan tersebut tidak secara otomatis membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Perkembangan putusan MA dan MK kemudian memunculkan kembali pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan hak konstitusional DPR, termasuk hak menyatakan pendapat.

Hingga kini, langkah politik dan konstitusional yang akan diambil DPR masih menjadi perhatian publik. Proses selanjutnya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme konstitusi yang berlaku.