11 Sekuritas Kena Sanksi OJK, Stockbit Rajai Transaksi Saham BEI

Pematangsiantar, MISTAR.ID (10/11/2026) — Persaingan perusahaan sekuritas di pasar modal Indonesia semakin ketat. Di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan saham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru menjatuhkan sanksi kepada 11 perusahaan sekuritas sepanjang 2026. Total dendanya mencapai sekitar Rp15,3 miliar.

Di sisi lain, Stockbit Sekuritas Digital tampil sebagai pemain dengan nilai transaksi terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada Agustus 2026, nilai perdagangan melalui perusahaan berkode broker XL tersebut mencapai Rp83,16 triliun, melampaui sejumlah perusahaan sekuritas besar lainnya.

Dua perkembangan ini memperlihatkan dinamika industri sekuritas Indonesia: persaingan merebut transaksi investor semakin kompetitif, sementara tuntutan terhadap kepatuhan dan tata kelola perusahaan semakin ketat.

Lantas, apa sebenarnya perusahaan sekuritas, berapa jumlahnya di Indonesia, siapa yang paling aktif di BEI, dan mengapa belasan perusahaan sekuritas harus berhadapan dengan sanksi OJK?

Apa Itu Sekuritas dan Berapa Jumlahnya di Indonesia?

Sekuritas atau perusahaan efek merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha di pasar modal berdasarkan izin OJK. Dalam aktivitas perdagangan saham, perusahaan sekuritas berperan sebagai perantara antara investor dan Bursa Efek Indonesia.

Melalui perusahaan sekuritas, investor dapat membuka rekening efek, menyetorkan dana melalui Rekening Dana Nasabah (RDN), serta melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham.

Selain menjadi perantara perdagangan efek, perusahaan efek juga dapat menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan manajer investasi, sesuai izin usaha yang dimiliki.

Berdasarkan direktori BEI yang dirujuk dalam data periode 2026, terdapat 89 Anggota Bursa. Namun, angka tersebut tidak boleh disamakan dengan jumlah seluruh perusahaan efek berizin OJK karena tidak semua perusahaan efek menjadi anggota bursa.

Dengan demikian, investor perlu membedakan perusahaan efek, perusahaan sekuritas yang menjadi perantara perdagangan saham, dan Anggota Bursa.

Stockbit Rajai Transaksi BEI, Ini 10 Sekuritas Paling Aktif

Persaingan perusahaan sekuritas terlihat dari nilai dan frekuensi transaksi saham yang difasilitasi di BEI.

Berdasarkan data perdagangan Agustus 2026, Stockbit Sekuritas Digital menempati posisi pertama dengan nilai transaksi Rp83,16 triliun. Angka ini setara sekitar 27,6 persen dari total perdagangan domestik sebesar Rp301,38 triliun menurut data yang dikutip Katadata.

Di bawah Stockbit, UBS Sekuritas Indonesia membukukan transaksi Rp59,68 triliun, disusul Mandiri Sekuritas sebesar Rp58,54 triliun.

Maybank Sekuritas Indonesia berada di posisi berikutnya dengan Rp36,68 triliun, sedangkan Mirae Asset Sekuritas Indonesia mencatat Rp29,83 triliun.

Lima perusahaan lainnya yang masuk sepuluh besar adalah Indo Premier Sekuritas dengan Rp25,89 triliun, CGS International Sekuritas Rp22,50 triliun, J.P. Morgan Sekuritas Indonesia Rp22,31 triliun, Ajaib Sekuritas Asia Rp19,38 triliun, dan Semesta Indovest Sekuritas Rp19,28 triliun.

Dari sisi frekuensi perdagangan, Stockbit juga mencatat aktivitas tertinggi, yakni sekitar 26,94 juta transaksi dalam periode tersebut.

Dominasi Stockbit menjadi gambaran meningkatnya peran perusahaan sekuritas berbasis digital dalam perdagangan saham. Namun, besarnya nilai transaksi tidak otomatis menjadikan sebuah perusahaan sebagai sekuritas paling aman atau terbaik.

Sebab, aktivitas perdagangan, kualitas pelayanan, kesehatan perusahaan, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan indikator yang berbeda.

OJK Sanksi 11 Perusahaan Sekuritas, Total Denda Rp15,3 Miliar

Di tengah persaingan transaksi saham, pengawasan OJK terhadap perusahaan sekuritas juga menjadi perhatian.

Berdasarkan rekapitulasi sanksi hingga 31 Oktober 2026, sebanyak 11 perusahaan sekuritas dikenai denda dalam dua perkara besar, yakni perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan penawaran umum perdana saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Dalam perkara DSSA, sembilan perusahaan sekuritas dikenai denda dengan total Rp11,9 miliar.

Delapan perusahaan masing-masing dikenai denda Rp1,4 miliar, yaitu Sinarmas Sekuritas, Aldiracita Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, Amantara Sekuritas Indonesia, Trimegah Sekuritas Indonesia, Supra Sekuritas Indonesia, Buana Capital Sekuritas, dan Waterfront Sekuritas Indonesia.

Sementara itu, RHB Sekuritas Indonesia dikenai denda Rp700 juta.

Sanksi tersebut berkaitan dengan temuan pelanggaran administratif, terutama kewajiban penerapan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) serta pengendalian internal perusahaan efek.

Penting dipahami, sanksi administratif terhadap perusahaan sekuritas tersebut tidak berarti seluruh perusahaan terbukti melakukan manipulasi harga saham DSSA.

Dalam perkara yang sama, OJK juga menjatuhkan denda Rp1,5 triliun kepada PT Sinar Mas Tunggal terkait manipulasi pasar saham DSSA serta membekukan izin Wakil Penjamin Emisi Efek Rudy selama satu tahun.

Sementara dalam perkara IPO CUAN, dua perusahaan sekuritas, yakni Henan Putihrai Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas, masing-masing dikenai denda Rp1,7 miliar. Total dendanya mencapai Rp3,4 miliar.

Perkara ini berkaitan dengan pengaburan identitas pihak pemesan saham dalam proses penawaran umum sehingga pihak terkait pengendali perusahaan memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar.

Selain kedua perkara tersebut, OJK juga menangani pelanggaran dalam penawaran umum saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Salah satu pihak yang dikenai sanksi adalah Anbo Holdings Ltd dengan denda Rp500 miliar.

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan OJK tidak hanya menyasar manipulasi perdagangan, tetapi juga kepatuhan perusahaan efek, transparansi penawaran umum, dan integritas pasar modal.

Kasus PANR: OJK Perintahkan 17 Sekuritas Tutup Rekening Tertentu

Penegakan hukum OJK tidak berhenti pada perkara DSSA dan CUAN.

Pada 4 November 2026, OJK mengumumkan tindakan administratif dalam kasus perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR).

Berdasarkan pemeriksaan, manipulasi perdagangan terjadi pada periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. OJK menemukan pola transaksi yang melibatkan 20 rekening nasabah serta komunikasi antarpihak untuk menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan saham.

Keuntungan tidak sah dari aktivitas tersebut dihitung mencapai sekitar Rp5,07 miliar.

OJK menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak, termasuk kewajiban pengembalian keuntungan tidak sah serta larangan melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama lima tahun terhadap pihak tertentu.

Hal yang menarik perhatian investor adalah perintah OJK kepada 17 perusahaan sekuritas untuk menutup rekening efek tertentu yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Perusahaan yang disebut antara lain Artha Sekuritas Indonesia, Waterfront Sekuritas, Royal Investium Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, MNC Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, Sucor Sekuritas, Victoria Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia, dan sejumlah perusahaan lainnya.

Namun, perlu ditegaskan bahwa perintah penutupan rekening tersebut tidak sama dengan pencabutan izin usaha atau penutupan seluruh rekening nasabah perusahaan sekuritas bersangkutan.

Dalam perkara terpisah, OJK juga menjatuhkan denda total Rp2,475 miliar kepada tiga anggota direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) terkait penyajian informasi laporan keuangan yang tidak benar dan menyesatkan.

OJK juga menjatuhkan larangan kegiatan selama 10 tahun kepada seorang mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek dalam perkara penyalahgunaan rekening nasabah.

Apakah Investor Ikut Dirugikan Jika Sekuritas Terkena Sanksi OJK?

Sanksi terhadap perusahaan sekuritas tidak otomatis membuat seluruh nasabah kehilangan saham atau dana investasinya.

Dampaknya bergantung pada jenis pelanggaran dan tindakan yang dijatuhkan OJK.

Jika perusahaan hanya dikenai denda administratif, kewajiban tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak otomatis dibebankan kepada nasabah.

Namun, jika OJK memerintahkan pembatasan kegiatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha, layanan transaksi dapat terganggu atau dihentikan sesuai ruang lingkup keputusan regulator.

Investor perlu memastikan status saham, saldo RDN, transaksi yang belum diselesaikan, serta mekanisme pemindahan rekening apabila diperlukan.

Risiko yang lebih serius muncul ketika terjadi penyalahgunaan rekening atau transaksi tanpa instruksi nasabah. Kasus PANR menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap aktivitas perusahaan sekuritas dan perlindungan aset investor harus berjalan beriringan.

Karena itu, investor sebaiknya tidak hanya memperhatikan popularitas aplikasi dan biaya transaksi. Legalitas perusahaan, pengendalian internal, transparansi, keamanan sistem, serta rekam jejak kepatuhan juga harus menjadi pertimbangan.

Sekuritas Terbaik Bukan Sekadar yang Paling Aktif

Besarnya nilai transaksi memang menjadi salah satu indikator kekuatan bisnis perusahaan sekuritas. Namun, indikator tersebut tidak cukup untuk menentukan perusahaan mana yang paling baik bagi investor.

Stockbit menonjol dari sisi aktivitas perdagangan Agustus 2026. Sementara UBS, Mandiri Sekuritas, Maybank, Mirae Asset, Indo Premier, dan perusahaan lainnya juga memiliki posisi penting dalam perdagangan BEI.

Di sisi lain, rangkaian sanksi OJK terhadap perusahaan sekuritas memperlihatkan bahwa integritas dan kepatuhan merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan.

Investor perlu memahami bahwa sekuritas bukan sekadar aplikasi untuk membeli saham. Di balik setiap transaksi terdapat tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan fungsi perantara perdagangan, menjaga pengendalian internal, dan melindungi kepentingan nasabah.

Pada akhirnya, sekuritas yang layak dipilih bukan hanya yang paling ramai atau paling besar nilai transaksinya, melainkan yang memiliki legalitas jelas, tata kelola baik, sistem yang andal, serta komitmen kuat terhadap perlindungan investor.

(bei/ojk/hm27)