Ada 'Aroma' Pungli, Penagihan Denda P2TL PLN di Deli Serdang Dipertanyakan
Kantor PLN Rayon Lubuk Pakam. (foto: sembiring/MISTAR)
Deli Serdang, MISTAR.ID - Dugaan penyimpangan penagihan denda Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di wilayah kerja PLN Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, mencuat setelah seorang konsumen mengaku dimintai uang denda Rp750.000 oleh petugas. Namun, uang yang disebut dibayarkan ke PLN hanya Rp650.000.
Persoalan ini menjadi perhatian Ketua Umum NGO LSM Sampan RI, Aspin Sitorus. Ia meminta adanya penjelasan terkait mekanisme penagihan tersebut. Aspin menilai, permintaan pembayaran denda secara langsung kepada konsumen tanpa melalui mekanisme resmi PLN dan tanpa disertai bukti pembayaran yang sah patut dipertanyakan serta perlu ditelusuri.
Bahkan, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang atau pemaksaan, persoalan tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Hal itu disampaikan Aspin setelah mendatangi kantor Rayon PLN Lubuk Pakam untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penagihan denda oleh petugas P2TL, Senin (9/11/2026).
"Pembayaran denda seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi PLN, bukan diserahkan begitu saja kepada petugas di lapangan. Jika ada permintaan uang di luar prosedur, konsumen berhak mempertanyakannya dan melaporkannya kepada pihak berwenang," ujar Aspin.
Ia juga menegaskan, persoalan kWh meter yang tidak berfungsi atau mengalami kerusakan harus dibedakan dengan pelanggaran pemakaian tenaga listrik.
Menurutnya, apabila kerusakan meteran bukan disebabkan pelanggaran pelanggan, PLN perlu melakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan, bukan serta-merta menjatuhkan denda.
Aspin kemudian mengungkap dugaan permintaan uang yang dialami seorang konsumen PLN bermarga Sembiring di Dusun III, Desa Ramunia, Kecamatan Pantai Labu.
Berdasarkan keterangan yang diterimanya, petugas P2TL dari vendor PT Citra Contra diduga meminta uang denda sebesar Rp750.000 kepada tamu yang sedang berada di rumah konsumen. Namun, pembayaran yang disebut disetorkan kepada PLN hanya sebesar Rp650.000.
Selain itu, petugas juga disebut meminta pembayaran rekening listrik selama dua bulan sebesar Rp250.000. Tamu konsumen hanya menyerahkan uang Rp240.000, sedangkan berdasarkan informasi yang diterima dari konsumen, jumlah tagihan sebenarnya sebesar Rp214.000.
Aspin mempertanyakan perbedaan nominal uang yang diminta dengan jumlah tagihan tersebut, termasuk tidak adanya pengembalian selisih uang kepada pihak yang menyerahkan pembayaran.
"Ini harus dijelaskan secara terbuka. Apalagi pemilik rumah sedang tidak berada di tempat ketika petugas datang. Jangan sampai konsumen dirugikan oleh tindakan oknum yang tidak menjalankan prosedur," ujarnya.
Untuk mendapatkan klarifikasi, Aspin bersama wartawan mendatangi kantor PLN Rayon Lubuk Pakam. Di lokasi, mereka bertemu dengan Taufik yang disebut sebagai karyawan PT Citra Contra.
Taufik menyampaikan bahwa Koordinator P2TL, Syafii, sedang mengikuti rapat di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lubuk Pakam.
"Semua pegawai PLN rapat di area Lubuk Pakam. Besok (Selasa) Bapak balik lagi ke sini ketemu sama Syafii, koordinator P2TL," ujar Taufik.
Setelah memberikan keterangan tersebut, Taufik bersama seorang rekannya yang berada di ruangan kantor PT Citra Contra yang bergabung dengan kantor PLN Rayon Lubuk Pakam kemudian meninggalkan meja pelayanan.
Sebelumnya, konsumen PLN bermarga Sembiring mengaku keberatan setelah kWh meter listrik pascabayar di rumahnya di Dusun III, Desa Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, disebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Persoalan tersebut bermula ketika petugas P2TL dari PT Citra Contra melakukan pemeriksaan pada Jumat (6/11/2026). Dalam pemeriksaan itu, petugas diduga meminta pembayaran denda kepada tamu yang sedang berkunjung karena pemilik rumah tidak berada di tempat.
Selain uang denda, petugas juga disebut meminta pembayaran rekening listrik yang tertunggak selama dua bulan. (*)