Kemendikdasmen Catat 377 Dugaan Pelanggaran TKA SMA 2026, 14 Tergolong Berat
Ilustrasi: Siswa SMAN 3 Medan saat mengikuti pelaksanaan TKA hari pertama. (foto: dok SMAN 3 Medan/Mistar)
Jakarta, MISTAR.ID - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA sederajat tahun 2026.
Dikutip dari Kompas.com, Senin (9/11/2026), jumlah tersebut merupakan akumulasi temuan dari dua gelombang pelaksanaan TKA. Pada gelombang pertama, tercatat 308 dugaan pelanggaran. Sementara pada gelombang kedua, jumlahnya menurun menjadi 69 temuan.
“Terjadi penurunan jumlah dugaan pelanggaran TKA pada Gelombang II dibandingkan Gelombang I, dari total dugaan sejumlah 308 menjadi 69 temuan,” pernyataan Kemendikdasmen dikutip dari Kompas.com.
Kemendikdasmen menyebut penurunan tersebut menunjukkan bahwa langkah preventif melalui pengawasan dan pemberian teguran mampu meningkatkan kepatuhan serta menjaga integritas pelaksanaan TKA.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan jumlah dugaan pelanggaran itu hanya sekitar 0,07 persen dari total peserta TKA yang mencapai 3,73 juta orang.
Meski persentasenya relatif kecil, Toni memastikan seluruh temuan tetap ditindaklanjuti untuk menentukan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab.
Ia juga meminta satuan pendidikan memastikan seluruh pihak yang terlibat memahami tata tertib pelaksanaan TKA, termasuk peserta didik, pengawas, dan petugas.
“Jadi kami juga meminta satuan pendidikan memastikan bahwa tata tertib yang sudah ditetapkan itu dipahami oleh semua unsur, oleh murid, oleh pengawas, dan petugas sebelum tes ini dimulai,” kata Toni di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta.
Dari 377 temuan tersebut, sebanyak 14 kasus pada gelombang pertama masuk kategori pelanggaran berat.
“14 temuan di gelombang 1 yang masuk ke dalam kategori berat ya, dalam rekap awal itu telah kami koordinasikan dengan Inspektorat Jenderal,” ujar Toni.
Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI.
BKPDM juga menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026. Surat tersebut ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan sebagai pengingat agar pelaksanaan TKA mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami ketentuan dan menjaga integritas pelaksanaan tes. (*)