Ketemu Presiden Prabowo, Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Jabatan Wapres

Jakarta, MISTAR.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertemu di Istana, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan pertemuan kedua pimpinan negara tersebut berlangsung selama sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan keinginannya mundur di tengah dinamika politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik dokumen pendidikannya.

"Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, dilansir dari CNN Indonesia.

Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wacana pengunduran diri ini muncul di tengah tekanan politik di DPR terkait polemik ijazah Gibran. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut berkaitan dengan putusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.

Merespons polemik tersebut, Gibran menegaskan dirinya telah menyelesaikan pendidikan SMA. Ia menyebut kelulusannya menjadi syarat untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).

Situasi di DPR

Setidaknya ada sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satunya adalah anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo. Yanuar mengangkat poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' usai sidang paripurna DPR, Selasa (10/11/2026).

Yanuar menyebutkan, aksinya merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat karena tidak mendapat kesempatan berbicara dalam sidang paripurna.

"Saat paripurna tadi, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar.

Ia menegaskan aksi tersebut merupakan inisiatif pribadi. Menurutnya, setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat.

Yanuar juga mengaku mendukung pengajuan HMP terkait polemik ijazah Gibran. Ia menjadi anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani dokumen usulan tersebut. (cnn)