Bupati Dairi Tunda Pelantikan Ratusan Kepala Sekolah, Isu Jual Beli Jabatan Mencuat
Informasi beredar di media sosial soal dugaan jual beli jabatan yang menyebabkan pelantikan kepala sekolah batal (Foto: screenshot Facebook)
Dairi, MISTAR.ID (10/11/2026) – Bupati Dairi, Vickner Sinaga, menunda pelantikan ratusan kepala sekolah. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi tetap menggelar pelantikan empat pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Selasa (10/11/2026), pukul 15.00 WIB.
Penundaan pelantikan kepala sekolah tersebut dikaitkan dengan dugaan praktik jual beli jabatan yang disebut melibatkan oknum tidak bertanggung jawab. Dugaan ini turut menjadi perbincangan di media sosial.
Salah satunya melalui unggahan akun Facebook Ali Marhaban Sitohang sekitar enam jam sebelum berita ini ditulis. Dalam unggahannya, ia meminta agar dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Dairi menjadi perhatian aparat penegak hukum.
"Sorry, bukan politik. Kami para ASN di jajaran Pemkab Dairi sangat berharap bantuan dari Kejaksaan RI, terkhusus Kejati Sumut, dalam hal ini Bapak Aspidsus Kejati Sumut, untuk mengusut tuntas segala kasus korupsi yang viral di Kabupaten Dairi, terkhusus dugaan kasus jual beli jabatan yang sangat meresahkan PNS di Kabupaten Dairi," demikian petikan unggahan tersebut.
Dalam unggahan yang sama, Ali juga meminta aparat penegak hukum memproses pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dan jual beli jabatan.
"Mohon bantuannya, Abangda JWP yang dipercaya sebagai Aspidsus di Kejati Sumut, proses dan segera tangkap oknum-oknum yang terduga pelaku korupsi dan viral di jajaran Pemkab Dairi dan juga oknum-oknum yang terlibat jual beli jabatan," tulisnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, Yon Hendrik, membenarkan adanya pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Dairi.
"Insyaallah, pelantikan akan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di Gedung Balai Budaya Sidikalang. Untuk kepala sekolah tidak ada, hanya JPTP, pejabat administrator, dan pejabat fungsional eselon III," jawabnya melalui sambungan telepon seluler.
Saat dimintai tanggapan mengenai dugaan praktik jual beli jabatan tersebut, Yon Hendrik mengaku belum mendengar informasi itu.
"Tidak ada kami mendengar informasi itu, jadi no comment-lah," katanya singkat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi kebenaran dugaan praktik jual beli jabatan tersebut.