Ini Syarat Pemakzulan Gibran: Minimal 25 Pengusul hingga 387 Anggota DPR Hadir

Jakarta, MISTAR.ID - Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai sikap yang rasional dan sesuai konstitusi.

Menurut Irma, Surya Paloh tidak menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap wacana tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pemakzulan dapat berjalan apabila seluruh persyaratan hukum dan konstitusional telah terpenuhi.

"Ketua umum saya, Bapak Surya Paloh, memberikan pernyataan paling rasional. Beliau bilang, jika syaratnya sudah cukup, ya jalankan saja. So what jika syaratnya cukup? Kan itu sesuai dengan konstitusi?," ujar Irma dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

NasDem Tekankan Pentingnya Mengikuti Konstitusi

Irma berpandangan, pernyataan Surya Paloh harus dipahami sebagai penegasan bahwa setiap proses politik, termasuk pemakzulan wakil presiden, wajib mengikuti aturan yang berlaku.

Dengan demikian, sikap Surya Paloh bukan berarti NasDem mendukung upaya pemberhentian Gibran. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh tahapan berjalan berdasarkan konstitusi.

Syarat Pengajuan Pemakzulan di DPR

Wacana pemakzulan Gibran tidak dapat diproses hanya berdasarkan dukungan politik. Mekanismenya melibatkan sejumlah persyaratan, mulai dari pengajuan pendapat anggota DPR hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Dalam mekanisme pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP), usulan harus diajukan secara tertulis oleh sedikitnya 25 anggota DPR dan disertai dokumen pendukung.

Jumlah tersebut merupakan syarat pengajuan awal, bukan jumlah suara untuk menyetujui pendapat DPR mengenai pemberhentian wakil presiden.

Kuorum Paripurna dan Ambang Batas Persetujuan

DPR periode 2024–2029 memiliki 580 anggota. Untuk mengambil keputusan terkait pendapat DPR dalam proses pemakzulan, rapat paripurna harus memenuhi kuorum kehadiran sedikitnya dua pertiga anggota.

Dengan perhitungan tersebut, minimal 387 anggota DPR harus hadir. Keputusan juga harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

Jika rapat dihadiri 387 anggota, diperlukan minimal 258 suara setuju. Apabila seluruh 580 anggota hadir, jumlah persetujuan yang dibutuhkan mencapai 387 suara.

Proses Berlanjut ke MK dan MPR

Persetujuan DPR tidak serta-merta membuat wakil presiden diberhentikan. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, pendapat DPR harus lebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti sesuai ketentuan konstitusi, proses selanjutnya dapat dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR kemudian mengambil keputusan akhir melalui sidang paripurna dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Dengan demikian, wacana pemakzulan Gibran harus melewati tahapan hukum dan politik yang berlapis. Pernyataan Surya Paloh, sebagaimana dijelaskan Irma, menempatkan pemenuhan ketentuan konstitusi sebagai dasar utama dalam menyikapi wacana tersebut.