Frans Seda Jadi Pahlawan Nasional, Pernah Terapkan Sistem Penganggaran Terpadu

Jakarta, MISTAR.ID – Franciscus Xaverius Seda atau Frans Seda resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026.

Frans Seda merupakan tokoh ekonomi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah menjabat Menteri Keuangan pada 1966-1968. Namanya dikenal karena perannya dalam menstabilkan perekonomian Indonesia setelah mengalami hiperinflasi.

Saat menjabat, Indonesia menghadapi inflasi yang mencapai sekitar 650 persen. Frans Seda berhasil menurunkannya menjadi 112 persen.

Kala itu, harga barang melonjak hingga sekitar 500 persen dalam setahun. Nilai tukar rupiah di pasar gelap terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga merosot dari Rp5.100 pada awal 1965 menjadi Rp50.000 pada awal 1966.

Kondisi ekonomi diperparah oleh defisit neraca pembayaran dan keuangan pemerintah. Pendapatan negara bahkan hanya sepertiga dari total pengeluaran. Situasi tersebut berlangsung di tengah peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto.

Untuk mengatasi krisis, Frans Seda menerapkan sistem penganggaran terpadu dan anggaran berimbang. Kebijakan pembiayaan defisit melalui pencetakan uang mulai ditinggalkan. Pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan, disesuaikan dengan penerimaan negara.

Dilansir dari detik.com, pemerintah juga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah sebelumnya melakukan pemotongan nilai uang sebagai bagian dari upaya mengendalikan hiperinflasi.

Lahir di Maumere pada 4 Oktober 1926, Frans Seda menempuh pendidikan di Katolieke Economische Hogeschool, Tilburg, Belanda. Ia meraih gelar doktorandus ekonomi pada 1956.

Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Frans Seda menjabat Menteri Perkebunan pada 1964-1966 dan Menteri Pertanian pada 1966. Setelah itu, ia menjadi Menteri Perhubungan dan Pariwisata pada 1968-1973.

Frans Seda juga pernah mengusulkan penghapusan monopoli Bulog. Ia mendukung penerapan Undang-Undang Antimonopoli setelah koreksi IMF terhadap RAPBN 1998/1999, yang berujung pada penghapusan monopoli Bulog untuk sejumlah komoditas, kecuali beras.

Menurutnya, regulasi antimonopoli diperlukan agar tidak ada pihak yang memiliki kewenangan mengatur distribusi produk sekaligus menentukan harga jual.

Namun, ia tetap mendukung monopoli distribusi beras oleh Perum Bulog. Baginya, beras merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus komoditas politik yang berkaitan langsung dengan kehidupan banyak orang.

Pada dua dekade terakhir pemerintahan Orde Baru, Frans Seda dikenal sebagai kolumnis yang kritis terhadap persoalan ekonomi dan politik. Ia juga tercatat berperan dalam perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadapi tekanan rezim Soeharto. (detik)