Kejagung Geledah Enam Kantor yang Terafiliasi dengan Arif Kurniawan
Tim Jampidsus menggeledah lokasi terafiliasi dengan Arif Kurniawan. (Foto: Dok. Kejagung)
Jakarta, MISTAR.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai sekitar Rp11,8 miliar dari penggeledahan sejumlah lokasi yang terafiliasi dengan pengusaha Arif Kurniawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan.
"Tim penyidik telah memproses penyidikan yaitu berupa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat," ujarnya, Selasa (10/11/2026), dilansir dari CNN Indonesia.
Anang merinci, enam kantor tersebut terdiri atas kantor PT ANI di Kendari dan lokasi tambang di Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, serta kantor PT AMI di Kendari.
Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
"Enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan saudara AK," jelasnya.
Selain enam kantor tersebut, penyidik menggeledah sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan juga menyasar kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower, Central Park.
Dua lokasi lainnya merupakan kantor PT DDR yang berada di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Uang tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik.
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Perusahaan yang disebut dikelola Arif Kurniawan itu diduga tetap melakukan penambangan nikel meski Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya telah berakhir pada 2014.
Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sebagai sangkaan subsider, perusahaan tersebut dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, juncto Pasal 618 dan Pasal 20 huruf a serta huruf c KUHP.
Selain itu, terdapat sangkaan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. (cnn)