Monday, November 9, 2026
NASIONAL

Kejagung Dalami Dugaan Keterlibatan Listyo Sigit Bekingi Bisnis Tambang Nikel Milik Arif

Mistar.idSenin, 9 November 2026 pukul 21.09 WIB
kejagung_dalami_dugaan_keterlibatan_listyo_sigit_bekingi_bisnis_tambang_nikel_milik_arif

Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Dok. Tim Media KSP)

Jakarta, MISTAR.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menyelidiki dugaan hubungan bos nikel Arif Kurniawan (AK) dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penyidik belum dapat memastikan dugaan keterlibatan Listyo sebagai pihak yang membekingi aktivitas pertambangan tersebut.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, mengatakan pendalaman masih berlangsung. Hal itu disampaikannya setelah menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (9/11/2026).

"Kita masih mendalami (hubungannya)," ujar Kuntadi, dilansir dari CNN Indonesia.

Dia menegaskan, penyidik belum sampai pada kesimpulan bahwa Listyo Sigit terlibat dalam aktivitas tambang nikel milik Arif Kurniawan.

"Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya," tuturnya.

Kejagung memastikan penyelidikan perkara pertambangan tersebut terus dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang berada di bawah kendali Arif Kurniawan. Perusahaan tersebut terdiri atas PT BSJ dengan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, dan PT ANI seluas 106 hektare.

Tiga perusahaan lainnya yakni PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ. Keenam perusahaan tersebut dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Dalam penyelidikan, penyidik menemukan dugaan bahwa PT BSJ dan PT KAA tetap menjalankan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015.

Kedua perusahaan itu diduga terus beroperasi setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015 melalui skema suspend. Padahal, izin pertambangan tersebut seharusnya dikembalikan kepada negara. (cnn)