Puluhan Anggota DPR Teken Usulan HMP soal Ijazah Gibran, Mardani Buka Suara
Politikus PKS Mardani Ali Sera menunjukkan dokumen daftar anggota DPR penandatangan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Arsip Istimewa)
Jakarta, MISTAR.ID - Lebih dari 25 anggota DPR RI disebut telah menandatangani dokumen pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Klaim tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia bahkan membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”. Nama Mardani tercantum di urutan pertama dalam dokumen tersebut.
Mardani mengatakan, para anggota dewan yang telah menandatangani usulan itu berasal dari sejumlah fraksi di DPR.
“Hampir semua, lebih dari 25,” ujar Mardani saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, proses pengumpulan tanda tangan telah berlangsung sejak Senin malam dan jumlah pengusul terus bertambah hingga Selasa.
Meski berasal dari lintas fraksi, Mardani menegaskan bahwa penandatanganan tersebut dilakukan atas nama pribadi, bukan mewakili sikap resmi fraksi masing-masing.
“Mayoritas fraksi tapi personal,” katanya.
Mardani Bagikan Dokumen Usulan HMP
Selain memperlihatkan dokumen berisi daftar anggota DPR yang mendukung usulan tersebut, Mardani juga membagikan dokumen lain yang memuat penjelasan serta pasal-pasal terkait Hak Menyatakan Pendapat.
Berdasarkan foto dokumen yang dilihat detikcom, terdapat 12 nama anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan. Namun, Mardani menyebut jumlah keseluruhan pengusul telah melampaui 25 orang karena adanya penambahan tanda tangan.
Usulan ini muncul di tengah meningkatnya pembahasan politik di parlemen mengenai polemik dokumen pendidikan Gibran.
Polemik Ijazah Gibran Jadi Sorotan DPR
Persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan pertimbangan hukum terkait bukti pendidikan setara SMA yang digunakan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Perkembangan tersebut memicu sejumlah anggota DPR dan partai politik membahas kemungkinan penggunaan hak konstitusional parlemen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sejumlah opsi sempat mencuat, termasuk pembentukan panitia khusus (pansus) dan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Meski demikian, terkumpulnya tanda tangan pengusul belum berarti DPR telah menyetujui penggunaan HMP. Usulan tersebut masih harus diproses melalui mekanisme dan tahapan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.