795 PPPK Paruh Waktu di Simalungun Berpeluang Jadi Penuh Waktu, BKPSDM Masih Tunggu Juknis

Simalungun, MISTAR.ID (10/11/2026) – Kabar mengenai perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai ramai diperbincangkan. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun belum menerima petunjuk teknis (juknis) yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Simalungun, Jonrismantuah Damanik, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari kementerian terkait.

"Belum ada informasi atau juknis dari kementerian yang langsung mengatur hal itu. Kita tunggu, belum ada diterima dinas," kata Jonrismantuah saat ditemui di sekitar Kantor Bupati Simalungun, Selasa (10/11/2026).

Pembahasan mengenai perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mencuat setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menyampaikan adanya kesepakatan dengan DPR RI terkait kebijakan tersebut.

Dalam pemberitaan di situs resmi Kementerian PANRB, peralihan status tersebut disebut akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan itu juga disebut mencakup berbagai formasi PPPK paruh waktu, mulai dari tenaga kesehatan, guru, tenaga teknis, hingga petugas pemadam kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Di Kabupaten Simalungun, jumlah PPPK paruh waktu tercatat sebanyak 795 orang. Mereka tersebar dalam tiga bidang pekerjaan, dengan jumlah terbanyak berasal dari tenaga teknis.

Adapun rinciannya, tenaga teknis sebanyak 634 orang, tenaga kesehatan 107 orang, dan tenaga guru sebanyak 54 orang.

Dengan jumlah tersebut, wacana perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tentu menjadi perhatian para pegawai di lingkungan Pemkab Simalungun.

Meski demikian, hingga saat ini BKPSDM Simalungun belum dapat memastikan mekanisme peralihan status maupun tahapan pelaksanaannya di daerah. Pemkab Simalungun masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat.